Penyaluran BLT BBM tahap pertama di NTB hampir 100 persen

Mataram (ANTARA) - Penyaluran program Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Nusa Tenggara Barat sudah hampir tuntas 100 persen.

Kepala Dinas Sosial NTB, Ahsanul Khalik di Mataram, Jumat, mengatakan per tanggal 23 September 2022, penyaluran sudah di atas 90 persen di seluruh kabupaten dan kota.

"Secara umum proses penyaluran-nya berjalan dengan baik dan lancar. Kalau hari ini sudah di atas 90 persen atau hampir 100 persen," ujarnya.

Ia menegaskan pihaknya terus memantau proses penyaluran bantuan ini untuk memastikan Kelompok Penerima Manfaat (KPM) telah terpenuhi sesuai ketentuan. Karena itu, ia berharap bantuan langsung itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menopang kebutuhan sehari-hari para KPM.

"Jadi, penyaluran-nya saat ini masih terus berjalan. Karena batas akhir tahap pertama itu sampai akhir bulan September ini, sehingga perkiraan kita, pekan depan sudah tuntas," kata AKA sapaan Ahsanul Khalik.

Sesuai dengan data per tanggal 21 September lalu, realisasi BLT BBM di NTB sudah mencapai Rp147.853.800.000 dengan KPM sebanyak 492.846. Adapun total penerima BLT BBM se NTB mencapai 553.817 KPM. Bantuan diambil di Kantor Pos atau di kantor desa atau kelurahan.

Di tahap pertama ini, setiap KPM menerima sebanyak Rp300 ribu. Itu merupakan jumlah bantuan selama dua bulan yaitu September dan Oktober dengan nominal masing-masing Rp150 ribu yang diberikan sekaligus.

Pada tahap dua nanti akan disalurkan pada bulan November dengan jumlah yang sama yaitu Rp300 ribu per KPM, sehingga total BLT BBM yang akan diterima oleh setiap KPM sebanyak Rp600 ribu.

Sebelumnya, pemerintah secara resmi mengumumkan pengalihan subsidi BBM pada 3 September 2022 yang lalu agar subsidi yang diberikan pemerintah menjadi lebih tepat sasaran.

Anggaran subsidi tersebut kemudian dialihkan ke dalam bentuk bantalan sosial. Pertama, BLT BBM dengan alokasi anggaran Rp12,4 triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat sebesar Rp150 ribu per bulan selama empat bulan.

Kedua, BSU dengan alokasi anggaran Rp9,6 triliun yang diperuntukkan bagi 16 juta pekerja. Ketiga, bantuan angkutan umum yang diberikan ke angkutan umum, ojek online, dan nelayan. Bantuan ini akan dialokasikan pemerintah daerah dengan memanfaatkan 2 persen dana transfer umum sebesar Rp2,17 triliun.*