Jakarta (ANTARA News) - Menteri Luar Negeri (Menlu) Hassan Wirajuda mengatakan Pemerintah Australia telah menjamin bahwa bantuan dari negara kanguru itu tidak akan dibelokkan untuk mendukung gerakan-gerakan separatisme di Indonesia. "Pemerintah Australia sejak dua tahun lalu telah menjamin bahwa dana bantuan Australia tidak akan dibelokkan untuk mendukung gerakan separatisme di Papua," kata Menlu di Jakarta, Kamis, seusai membuka Sidang ke-62 Komisi Ekonomi dan Sosial untuk Asia dan Pasifik PBB (UNESCAP). Menurut Menlu, bahkan Pemerintah Australia meminta informasi dari Pemerintah Indonesia jika ada hal-hal seperti itu. Saat ditanya lebih jauh apakah Pemerintah Indonesia memiliki bukti keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) asing atau lokal yang mendukung separatisme di Indonesia, Menlu mengatakan tidak. "Sejauh ini tidak ada bukti," ujarnya. Sementara itu, pada Rabu (5/4) Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno meminta pemerintah menyelidiki dan mewaspadai LSM-LSM di Papua, karena ada dugaan ada LSM yang lebih setia pada pemberi dana dari negeri luar dibandingkan tetap setia kepada masyarakat dan negara sendiri. "Banyak LSM di Papua yang diduga menerima dana dari luar negeri. Jumlah dan aliran dana dari luar negeri itu banyak yang tidak terkontrol," kata Soetardjo kepada wartawan, di Gedung DPR/MPR Jakarta. Menurut politisi senior PDIP itu, banyaknya warga Papua yang minta suaka ke Australia tidak lepas dari orang-orang yang mempengaruhinya. Masyarakat Papua tidak mungkin mencari suaka kalau tidak ada yang menghasut. "Masa orang awam tahu tentang suaka politik. Pasti ada yang mempengaruhi," katanya. Soetardjo lebih cenderung memburu penghasut dari dalam negeri sendiri dari pada penghasut luar negeri. "Pemerintah harus menyelidiki orang-orang dari dalam yang mempengaruhi mereka. Siapa yang sebenarnya yang bermain," ujarnya. Disinggung tentang adanya enam warga Papua yang menyusul ke-42 rekannya ke Australia, Soetardjo justru menyarankan agar hal itu "dicuekin" saja, sebab jika dibiarkan maka lama-lama Australia akan bosan dengan sendirinya. "Kalau perlu orang Jawa malah suruh saja sekalian ke Australia, biar mereka tambah pusing," kata Tardjo. Beberapa waktu lalu, Indonesia menyatakan kekecewaannya atas sikap Pemerintah Australia yang memberikan visa sementara pada 42 warga Papua yang mencari suaka ke Australia dengan alasan adanya "genocide" di Papua. Pemerintah Indonesia bahkan menarik Duta Besar Indonesia untuk Australia, Hamzah Thayeb, kembali ke Jakarta untuk melakukan konsultasi yang dalam bahasa diplomatik merupakan sebuah reaksi yang serius. (*)

Copyright © ANTARA 2006