Anggota DPR dukung BSI jadi BUMN

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VI DPR RI Intan Fauzi mendukung rencana PT Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk menjadi badan usaha milik negara (BUMN).

"Perkembangannya sudah disampaikan Direktur Utama PT BSI Hery Gunardi kepada Komisi VI DPR pada Selasa (20/9) lalu," katanya di Jakarta, Kamis.

Dia berharap BSI yang merupakan hasil penyatuan unit usaha syariah tiga bank BUMN yakni Mandiri, BNI dan BRI, harus meningkatkan pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia yang masih sangat kecil.

Menurut dia, dalam rapat kerja bersama BSI terungkap jika BSI per Juni 2022 memiliki total aset sebesar Rp277 triliun dan ekuitas sebesar Rp26 triliun. Artinya, BSI merupakan bank syariah terbesar di Indonesia.

Dia mengungkapkan Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslin terbesar di dunia, dapat menjadi pangsa pasar yang sangat potensial jika disentuh dengan baik. "BSI juga harus segera mengejar sebagai Top 10 Global Sharia Banks," harapnya.

Intan juga menekankan bahwa rencana aksi korporasi BSI dengan kode saham BRIS perlu didukung. Yakni dengan menerbitkan right issue 6 miliar lembar saham senilai Rp5 triliun melalui skema Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada para pemegang saham Mandiri, BNI, BRI. Baru kemudian ditawarkan ke publik.

Selain itu, dia juga berharap BSI dapat melakukan pembinaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

"Pelatihan, pendampingan dan program bagi UMKM harus berbeda dengan institusi konvensional lainnya, juga dapat melibatkan para santri, dewan kemakmuran masjid, majelis taklim dan sebagainya," ucap Intan berharap.

Harapan besarnya kata dia, BSI dapat berorientasi memperbesar industri halal yang sangat potensial di Indonesia.

Sementara itu, Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengakui jika rasio kecukupan modal perseroan berada di bawah industri. Oleh sebab itu, BSI berencana untuk melakukan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue untuk menaikkan modal pada kuartal IV/2022.

"CAR lebih tinggi itu lebih bagus, karena waktu merger belum ada injeksi modal tambahan. Nah, kita harus injeksi (modal) lewat rights issue," jelasnya.