Hasto sebut puluhan kepala daerah PDIP ikuti rapat konsolidasi

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan hari ini puluhan kepala daerah kader PDI Perjuangan mengikuti rapat konsolidasi terkait kebijakan dalam upaya memperkuat kehadirannya di tengah masyarakat.

"Tujuannya untuk mengonsolidasi kebijakan kepala daerah, baik yang bersifat vertikal maupun horisontal dalam menjawab berbagai tantangan perekonomian nasional saat ini," kata Hasto dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Kamis.

Hasto menjelaskan rapat konsolidasi dengan mengumpulkan para kepala daerah tersebut, karena DPP PDIP ingin para eksekutif yang diusung partai-nya ikut melakukan berbagai langkah aksi guna mempercepat gerak perekonomian, baik akibat pandemi COVID-19 maupun tekanan global dampak perang Rusia-Ukraina.

Hasto menjelaskan rapat konsolidasi kepala daerah PDIP gelombang pertama tersebut, dipimpin langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Setidaknya, lanjutnya, sekitar 93 kepala daerah hadir dalam acara yang digelar di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta tersebut.

Baca juga: Hasto menepis isu Dewan Kolonel PDIP

Baca juga: Hasto: Hendaknya rapimnas untuk menyampaikan politik kebenaran

"Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri akan memberikan pengarahan khusus kepada para kepala daerah," ujarnya.

Hasto berharap rapat konsolidasi hari ini yang secara khusus mengumpulkan para kepala daerah dari PDIP dapat menelurkan semakin banyak kebijakan yang memberi dampak positif bagi masyarakat.

"Ibu Ketua Umum selalu menegaskan partai tidak boleh tidur dan harus terus melakukan pergerakan ke bawah," ucapnya.

Selain dirinya, Hasto menyebut sejumlah menteri seperti Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas juga akan menyampaikan paparan di rapat konsolidasi tersebut.

Hasto menambahkan agenda yang diikuti sekitar 93 kepala daerah itu akan dihadiri pula para pengurus pusat DPP PDIP, termasuk Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey dan Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah.