Jakarta (ANTARA News) - Menteri Luar Negeri (Menlu) Hassan Wirajuda menegaskan bahwa negara-negara di kawasan Pasifik mengakui kedaulatan Indonesia termasuk atas Papua dan mereka mendukung pemberlakuan otonomi khusus di sejumlah daerah di Indonesia. "Hal itu diungkapkan beberapa kali dalam sidang tingkat tinggi mereka. Mereka mendukung kedaulatan Indonesia termasuk atas Papua dan mendukung berlakukanya otonomi khusus," kata Menlu di Jakarta Kamis seusai membuka Sidang ke-62 Komisi Ekonomi dan Sosial untuk Asia dan Pasifik PBB (UNESCAP). Menurut dia, kehadiran tiga kepala negara dan tiga wakil presiden dari negara Kawasan Pasifik pada UNESCAP kali ini juga menunjukkan hubungan antara Indonesia dan negara-negara Kawasan Pasifik yang terbina dengan baik. "Jika di benak sebagian orang ada satu atau dua negara di Kawasan Pasifik yang mendukung kemerdekaan Papua maka itu tidak benar," ujarnya. Dikatakannya, kalau ada elemen di dalam negara itu yang seperti mendukung maka bukan berarti Indonesia bisa melabeli negara itu mendukung. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa dalam lima tahun terakir hubungan Indonesia dengan negara-negara Kawasan Pasifik dapat terbilang sangat baik. "Misalnya, Indonesia memiliki kerjasama dalam bidang pertanian dengan beberapa negara di sana," katanya. Menlu juga mengatakan Indonesia menjadi mitra dialog dalam Forum negara-negara Pasifik. Selama ini, negara-negara Kawasan Pasifik disebut-sebut sebagai negara alternatif bagi para pencari suaka asal Indonesia yang ditolak masuk ke Australia karena lokasi Kepulauan Pasifik yang tidak terlalu jauh. Pada kesempatan itu, Menlu membuka Sidang ke-62 Komisi Ekonomi Dan Sosial Untuk Asia Dan Pasifik (UNESCAP) yang akan berlangsung 6 hingga 12 April 2006. Sidang komisi UNESCAP merupakan pertemuan tingkat menteri yang dihadiri oleh 62 delegasi ESCAP yang terdiri dari 53 negara anggota dan sembilan anggota asosiasi. Sidang komisi itu mengambil tema besar "Enhancing Regional Cooperation in Infrastructure Development, including the Related to Disaster Management". Pembangunan infranstruktur akan dilakukan di empat sektor kunci yakni energi, teknologi informasi, transportasi dan pengelolaan air. Ke empat hal itu akan mendapatkan perhatian utama dalam rangka meningkatkan perdagangan dunia, arus investasi serta meningkatkan daya saing produk dan jasa yang diharapkan membantu pertumbuhan ekonomi kawasan. Sidang komisi kali ini memiliki nilai historis tersendiri mengingat bahwa untuk kali pertama dalam sejarah UNESCAP akan diselenggarakan pulau Sesi Khusus Tingkat Tinggi bagi para Kepala Negara/Pemerintahan Negara-Negara Kepulauan Pasifik atau UNESCAP PLUS. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono direncanakan membuka dan menyampaikan "inaugural remarks" pada Pembukaan Sesi Tingkat Menteri dan PLUS pada 10 April 2006. PLUS akan mengambil tema "Strengthening Pacific-Asia Partnership in the Development of Pacific Island Developing Countries and Territories". PLUS akan mendiskusikan berbagai kebutuhan spesifik yang diperlukan oleh negara-negara Pasifik dalam rangka membangun negaranya dan untuk mengintegrasikan proses pembangunan Psifik dengan dinamika pembangunan Asia. Rangkaian pertemuan itu didahului dengan pertemuan pendahuluan berupa Special Body on Pacific Island Developing Countries pada 4 dan 5 April 2006.(*)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2006
