Jakarta (ANTARA) - Harga grosir gas dan listrik untuk semua pelanggan nondomestik di Inggris akan dipangkas separuh dari tingkat yang diantisipasi mereka selama musim dingin tahun ini di bawah rencana dukungan pemerintah yang diperkenalkan di London pada Rabu (21/9).
Di bawah Skema Bantuan Tagihan Energi yang baru, pemangkasan harga itu akan tersedia bagi semua bisnis, badan amal, dan organisasi sektor publik, termasuk sekolah dan rumah sakit, antara 1 Oktober 2022 dan 31 Maret 2023.
"Untuk mengelola dukungan tersebut, pemerintah menetapkan harga grosir yang didukung, yang diperkirakan akan mencapai 211 poundsterling (1 poundsterling = Rp17.011) per megawatt-jam (MWh) untuk listrik dan 75 poundsterling per MWh untuk gas, kurang dari separuh harga grosir yang diantisipasi selama musim dingin tahun ini, yang merupakan potongan harga per unit gas dan listrik," papar pemerintah Inggris dalam sebuah rilis pers.
Pungutan hijau untuk para pelanggan nondomestik juga akan dihapus.
Sebuah tinjauan terhadap pengoperasian skema ini akan dipublikasikan dalam waktu tiga bulan, yang mengidentifikasi industri-industri paling rentan dan menginformasikan keputusan terkait dukungan di masa mendatang setelah Maret 2023.
"Kami turun tangan demi menghentikan kejatuhan bisnis, melindungi lapangan pekerjaan, dan membatasi inflasi," demikian komentar dari Menteri Keuangan Inggris Kwasi Kwarteng.
Senada, Wadah pemikir (think tank) Resolution Foundation yang berbasis di London memuji skema itu karena memberikan "keseimbangan yang tepat dalam mengatasi lonjakan tagihan bisnis, sembari menghindari pemberian dukungan bagi bisnis-bisnis yang tidak memerlukannya."
Meski demikian, paket bantuan itu "dapat dengan mudah menelan biaya lebih dari 100 miliar poundsterling," kata Emily Fry, seorang ekonom di Resolution Foundation.
"Penolakan untuk menutupi sebagian besar biaya ini lewat pajak keuntungan tak terduga (windfall) dan pajak solidaritas akan menambah tekanan terhadap Bank of England dalam mempercepat laju dan skala kenaikan suku bunga," urai Fry.
Matthew Fell, Kepala Direktur Kebijakan Konfederasi Industri Inggris (Confederation of British Industry/CBI), menuturkan bahwa tindakan itu adalah "solusi jangka pendek yang substansial untuk masalah jangka panjang."
"Bisnis-bisnis juga ingin mengetahui lebih banyak terkait strategi jalan keluar tersebut dan apa yang terjadi saat batas waktu enam bulan telah habis," kata Fell.
Paket dukungan tersebut memperoleh sambutan luas dari kelompok dan organisasi bisnis, tetapi juga dikritik karena bersifat jangka pendek dan mahal.
Menyebut skema dukungan pemerintah itu sebagai "langkah yang jelas menuju arah yang tepat," Direktur Jenderal Kamar Dagang Inggris Shevaun Haviland mengatakan bahwa hal tersebut akan memungkinkan banyak perusahaan bertahan melewati musim dingin.
Namun, Haviland juga menyatakan bahwa dukungan selama enam bulan tersebut tidak cukup bagi para penerima untuk merumuskan rencana masa depan, sembari menyerukan adanya "rencana jangka panjang jelas yang memberikan kepercayaan pada bisnis-bisnis untuk tumbuh."
Pewarta: Xinhua
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2022
