Dalam aksi penolakan tersebut, ratusan buruh mulai aksinya dengan melakukan konvoi dari wilayah Citra Raya Cikupa hingga menuju lokasi aksi di depan Gedung DPRD di Puspemkab Tangerang.
Ketua Presidium Aliansi Altar Jayadi di Tangerang, Rabu, menuntut DPRD Kabupaten Tangerang membuat surat rekomendasi perihal penolakan kenaikan BBM.
"Kami Aliansi SOMASI sudah mengeluarkan rekomendasi dari DPRD Kabupaten Tangerang, terkait penolakan kenaikan BBM," katanya.
Baca juga: Mahasiswa Tangerang unjukrasa tolak kenaikan BBM
Baca juga: Pakar nilai demonstrasi tolak penyesuaian harga BBM bermuatan politis
Selain itu, lanjutnya, pihaknya juga mendesak pemerintah agar menurunkan tarif listrik, menolak UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law, dan menolak PP 36 tahun 2021 tentang pengupahan.
Karena, menurut dia, terkait aturan dan kenaikan yang dilakukan oleh pemerintah ini telah membuat sulit masyarakat dan kaum buruh di Indonesia.
"Mudah-mudahan aksi tuntutan kami ini bisa dipertimbangkan oleh pimpinan pusat yaitu Presiden Jokowi," ungkapnya.
Ia mengatakan, jika tidak ada tindak lanjut dari Pimpinan Pusat, DPRD Kabupaten Tangerang akan menyampaikan langsung ke pusat yaitu ke DPR-MPR RI dan selanjutnya aksi-aksi protes tersebut akan terus dilakukan dengan massa yang lebih besar.
"Kita akan terus, Sampai Desember, sampai Jokowi menurunkan dan membatalkan kenaikan harga BBM," tutur dia.*
Baca juga: Polisi dan pecalang amankan aksi diam tolak kenaikan BBM di Bali
Baca juga: Mahasiswa Jayawijaya demonstrasi tolak kenaikan harga BBM
Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2022
