"PBB harus konsisten menjalankan fungsinya sesuai latar belakang dan sebab didirikannya, salah satunya adalah menjaga perdamaian dan keamanan dunia," kata Hidayat Nur Wahid dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.
Dia mengingatkan PBB tidak menjadi organisasi mandul dan hanya sebagai komentator. Hidayat mengatakan hal itu untuk menanggapi komentar Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres yang menyatakan bahwa dunia sedang dalam bahaya.
"PBB tidak boleh hanya menjadi komentator, terlihat mandul, dan tidak efektif. Justru dalam kondisi yang dikhawatirkan oleh Sekjen, PBB mestinya mampu melaksanakan perannya dan tertantang menjalankan kewajiban dan tujuan berdirinya," katanya.
PBB, lanjutnya, jangan malah menjadi pasif dan memperbesar potensi permasalahan dunia karena tidak mempraktikkan keadilan sosial, keadilan ekonomi, dan keadilan politik.
"Karena itu, PBB mestinya fokus menjalankan keputusan termasuk resolusi yang telah dihasilkannya," tambahnya.
Dia mencontohkan banyak resolusi terkait Palestina dan Israel yang dihasilkan oleh Dewan Keamanan (DK) PBB. Namun, resolusi itu kerap dilanggar di level implementasi dan PBB tidak melakukan tindakan untuk menegakkan muruah lembaga itu dalam menyelamatkan dunia.
"Ini ujian konsistensi bagi PBB untuk menjalankan fungsinya menjaga keamanan dunia. Karena diabaikannya Resolusi DK PBB atas Israel, merupakan bukti nyata apakah PBB dapat menjalankan tugasnya secara konsisten atau tidak. Juga keseriusan PBB untuk menyelamatkan dunia dari marabahaya," jelasnya.
Baca juga: Sekjen PBB Antonio Guterres akan hadiri KTT G20 di Bali
Sementara itu, pada Sidang Tingkat Tinggi Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, Selasa (20/9), Antonio Guterres memaparkan sejumlah persoalan yang mengancam dunia.
Persoalan itu antara lain konflik dan bencana iklim, meningkatnya kemiskinan dan ketimpangan, serta perpecahan antara kekuatan besar dunia yang memburuk sejak invasi Rusia ke Ukraina. Belum lagi, persoalan terkait dengan ekses pandemi COVID-19 yang menyusahkan berbagai negara di dunia.
Selain konsisten menjalankan fungsinya, kata Hidayat, PBB perlu melakukan reformasi kelembagaan agar benar-benar bersifat demokratis dan melibatkan banyak pihak dalam setiap pengambilan keputusannya, sehingga berkontribusi positif untuk menyelamatkan dunia dari berbagai marabahaya.
Salah satu hal mendesak untuk dilakukan oleh PBB adalah reformasi terkait keanggotaan tetap DK PBB serta hak veto yang diberikan kepada segelintir negara anggota tetap DK PBB.
"Hak veto yang dimiliki segelintir negara itu tidak sejalan dengan nilai-nilai demokrasi yang digunakan negara-negara dunia saat ini," katanya.
Hal itu tidak sesuai dengan perkembangan global, baik politik, ekonomi, maupun teknologi. Oleh karena itu, Hidayat menilai perlu upaya serius mereformasi situasi tersebut.
"Agar negara-negara anggota merasa memiliki keterwakilan yang proporsional, menghadirkan semangat baru menjadi anggota PBB untuk bertanggung jawab menyelamatkan dunia dari berbagai marabahaya yang mengancam eksistensinya dan masa depannya," katanya.
Menurutnya, penggunaan hak veto DK PBB juga tidak sesuai dengan perkembangan global terkini maupun yang akan datang, dengan munculnya semangat globalisasi yang mengandalkan kesetaraan serta munculnya tantangan dan kekuatan-kekuatan baru di dunia.
"Hal-hal tersebut seharusnya menjadi pertimbangan utama untuk mereformasi kelembagaan dan kewenangan PBB agar seruan Sekjen PBB mendapatkan jawaban yang positif, menyelamatkan dunia dari berbagai marabahaya," ujar Hidayat Nur Wahid.
Baca juga: MPR: UU buka ruang ormas Islam berkontribusi untuk kemajuan bangsa
Baca juga: PBB serukan bantuan Rp2,4triliun untuk banjir Pakistan
Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2022
