Pemerintah kejar penyelesaian regulasi spesifik pengelolaan mangrove

Regulasi ini diharapkan dapat segera diselesaikan sehingga kita memiliki aturan spesifik

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mengejar penyelesaian Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) terkait pengelolaan ekosistem mangrove demi memastikan terdapat regulasi spesifik untuk perlindungan dan pengelolaannya.

Dalam diskusi virtual Pojok Iklim diikuti di Jakarta, Rabu, Sekretaris Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Ayu Dewi Utari mengatakan pemerintah saat ini tengah menyiapkan instrumen regulasi berupa RPP tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove.

"Regulasi ini diharapkan dapat segera diselesaikan sehingga kita memiliki aturan spesifik khususnya dalam hal mengelola mangrove di luar kawasan," kata Ayu.

Regulasi itu mencakup aturan untuk melindungi dan mengatur kawasan mangrove baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. Selain itu, aturan itu akan mengatur pengelolaan mangrove lintas kementerian/lembaga.

Di dalamnya mengatur kepentingan pemerintah pusat dan daerah serta mengoptimalkan peran pemangku kepentingan lain seperti kelompok masyarakat dan sektor privat.

Pentingnya keberadaan regulasi itu juga disoroti oleh Deputi Perencanaan dan Evaluasi BRGM Satyawan Pudyatmoko mengingat status mangrove yang beragam mulai dari yang berada di hutan lindung sampai areal penggunaan lain (APL).

Baik rehabilitasi maupun penegakan hukum terkait konversi mangrove alami di APL sulit dilakukan karena yang memiliki hak memanfaatkan mangrove tersebut adalah pemilik lahan.

"Oleh sebab itu, kita perlu Peraturan Pemerintah yang nantinya akan mengatur mangrove sebagai satu kesatuan lanskap ada yang memiliki fungsi lindung dan ada yang memiliki fungsi budidaya. Tanpa memandang apakah itu hutan produksi, hutan lindung atau APL," katanya.