Ketua Umum PBNU: Agenda R20 dorong struktur ekonomi-politik global

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) K.H. Yahya Cholil Staquf mengatakan agenda Forum Religion of Twenty (R20) mendorong nilai-nilai moral dan spiritual ke dalam struktur politik dan ekonomi global.

“Bagaimana agama bisa menjadi bagian dari solusi? Itu bisa terjadi jika agama mampu mendorong nilai-nilai moral dan spiritualnya untuk diresapkan ke dalam struktur politik dan ekonomi global,” kata Yahya Cholil Staquf dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Dengan begitu, ia meyakini bahwa dinamika dan perkembangan ekonomi-politik akan mengarah kepada peradaban manusia yang diharapkan.

“Dengan demikian, dunia ini dalam dinamika ekonomi-politiknya akan menuju visi membangun kemuliaan peradaban manusia, bukan cuma perebutan dominasi yang ujungnya menghilangkan makna kemanusiaan. Itu akan jadi agenda R20,” ucapnya.

R20 digagas Yahya Cholil Staquf pada Januari 2022 dan diketuai secara bersama oleh PBNU dengan Liga Muslim Dunia, organisasi yang berbasis di Makkah. Misi utama R20 adalah mewujudkan kerja sama semua agama dan bangsa di dunia untuk mendorong terciptanya struktur politik dan ekonomi global yang selaras dengan nilai-nilai luhur setiap agama.

PBNU akan menggelar Religion Forum (R20) International Summit of Religious Leader pada 2-3 November 2022 di Nusa Dua, Bali. PBNU menggandeng Liga Muslim Dunia sebagai penyelenggara bersama (co-host). R20 merupakan engagement group dari G20.

Forum dialog antartokoh agama dunia ini bakal membahas beberapa agenda penting yang semuanya merupakan ikhtiar menjadikan agama sebagai sumber solusi atas berbagai permasalahan global.

Forum ini berupaya untuk merumuskan agar agama tidak lagi menjadi penyebab dan masalah itu sendiri, tetapi beranjak menjadi solusi dari masalah global.

“Berhenti menjadi bagian dari masalah itu, artinya menetralisasi semua elemen yang mendorong perpecahan dan diskriminasi di antara kelompok agama,” kata kiai yang akrab disapa Gus Yahya itu.

Upaya rekontekstualisasi wawasan keagamaan sebetulnya sudah dilakukan oleh Gereja Katolik melalui Konsili Vatikan II pada 1965. Lalu, Yahudi Masorti melakukannya pada 2016. NU pun melakukan hal serupa dalam Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama NU di Banjar, Jawa Barat, pada 2019.

“Semua itu, menurut saya, kerangkanya adalah bagaimana kelompok-kelompok agama yang berbeda ini mengidentifikasi nilai-nilai bersama, yaitu nilai-nilai tentang keadilan, kasih sayang, martabat manusia, dan lainnya,” ucapnya.

Selain itu, ia mengungkapkan perlunya mengidentifikasi nilai-nilai yang diadopsi bersama supaya bisa hidup berdampingan dengan damai.

“Bila perlu, kita lakukan rekontekstualisasi atau mereformasi, meninjau ulang wawasan-wawasan yang mapan dengan agama masing-masing, yang menjadi hambatan bagi kontestasi damai,” ujarnya.