Masyarakat perlu hati-hati terhadap permintaan informasi pribadi

Jakarta (ANTARA) - Akademisi dari Universitas Bali Internasional Komang Tri Werthi mengingatkan bahwa masyarakat perlu berhati-hati terhadap layanan yang meminta informasi pribadi.

Kewaspadaan diperlukan agar masyarakat bisa beraktivitas digital secara aman.

"Tingginya aktivitas digital juga membuka potensi buruk, seperti penipuan dan pencurian akun. Diperlukan pemahaman masyarakat terkait keamanan digital," kata Tri Werthi dalam acara literasi digital bertajuk "Indonesia Makin Cakap Digital" yang digelar Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk komunitas digital di wilayah Bali – Nusa Tenggara, Rabu.

Tri Werthi mengatakan, keamanan digital merupakan sebuah proses untuk memastikan penggunaan layanan digital, baik secara daring maupun luring, dapat dilakukan secara aman.

"Tidak hanya untuk mengamankan data yang dimiliki, melainkan juga melindungi data pribadi yang bersifat rahasia," jelasnya.

Menurut Tri Werthi, masyarakat juga butuh pemahaman terhadap kompetensi keamanan digital, seperti: mengamankan perangkat digital, identitas digital, waspada penipuan digital, memahami rekam jejak digital, dan keamanan digital bagi anak.

Hati-hati terhadap pesan yang meminta informasi pribadi. "Selain itu, hindari penggunaan komputer publik, perbarui software, pastikan jaringan aman (hindari Wifi publik), dan update browser," katanya.

Agar aman berinternet, Tri Werthi anjurkan gunakan password yang kuat dan pastikan mengaktifkan 2FA (two-factor authentication), tidak sembarangan membagi data pribadi di media sosial, waspadai tautan tak dikenal (email, medsos, chatting), dan tidak merespons panggilan telepon tak dikenal yang ujungnya meminta data pribadi (password dan PIN).

"Kenali dengan seksama dengan siapa kita berkomunikasi di internet. Hati-hati juga saat berbelanja online (pastikan penjual terpercaya dan belanja dari tempat terpercaya), dan hanya install aplikasi dari tempat resmi (AppStore atau Google Play)," pungkas Komang Tri Werthi.

Webinar #MakinCakapDigital 2022 yang merupakan bagian dari sosialisasi Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) ini diselenggarakan oleh Kemenkominfo bekerja sama dengan Siberkreasi dan mitra jejaring lainnya.

Kegiatan yang diagendakan digelar hingga awal Desember nanti ini diharapkan mampu memberikan panduan kepada masyarakat dalam melakukan aktivitas digital.

Sejak dilaksanakan pada 2017, GNLD telah menjangkau 12,6 juta warga masyarakat. Pada tahun 2022, Kemenkominfo menargetkan pemberian pelatihan literasi digital kepada 5,5 juta warga masyarakat.

Pelatihan literasi digital di 34 provinsi dan 514 kabupaten itu selalu membahas setiap tema dari sudut pandang empat pilar utama. Yakni, kecakapan digital, etika digital, keamanan digital, dan budaya digital untuk membuat masyarakat Indonesia semakin cakap digital.

Dari perspektif etika digital (digital ethics), pengajar STMIK Primakara Ni Luh Putu Ning Septyarini Putri Astawa menegaskan, interaksi dan partisipasi dengan berbagai orang di ruang digital dengan media digital membutuhkan etika digital.

Netiket atau etika berinternet, yang merupakan tata krama dalam menggunakan internet, lanjut perempuan yang akrab disapa Tuning itu, harus didasari adanya kesadaran bahwa interaksi dan komunikasi dilakukan dengan manusia nyata di jaringan yang lain.

Untuk itu, sambung Tuning, dibutuhkan kompetensi literasi digital terkait netiket. Yakni, kompetensi mengakses informasi sesuai netiket di platform digital, menyeleksi dan menganalisis informasi, membentengi diri dari tindakan negatif, memproduksi dan mendistribusi informasi, dan memverifikasi pesan.

"Selain itu, kompetensi berpartisipasi membangun relasi sosial dengan menerapkan netiket, lalu berkolaborasi data dan informasi dengan aman dan nyaman di platform digital," tandas Tuning dalam diskusi virtual bertajuk "Positif, Kreatif, dan Aman di Internet" yang juga diikuti oleh komunitas digital di Denpasar.