Kepedulian gubernur itu terlihat dari dukungan dalam pembentukan rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang Penyiaran Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan porsi konten lokal dalam siaran TV nasional di daerahPadang (ANTARA) - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah menilai Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi memiliki kepedulian terhadap peningkatan kualitas penyiaran di daerah itu sehingga pantas untuk diusulkan sebagai penerima Anugerah KPI 2022 untuk kategori Kepala Daerah Inspirasi Penyiaran.
"Kepedulian gubernur itu terlihat dari dukungan dalam pembentukan rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang Penyiaran Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan porsi konten lokal dalam siaran TV nasional di daerah," kata Ketua KPI Sumbar, Dasrul di Padang, Rabu.
Ia mengatakan saat ini belum ada aturan di daerah (perda) yang mengikat tentang penyiaran. Memang ada aturan kuota 10 persen bagi TV nasional untuk memuat konten lokal. Namun kenyataannya konten belum sesuai dengan harapan dan jam tayangnya terlalu malam.
"Karena itu memang perlu ada perda tentang Penyiaran ini. Semua pihak mendukung termasuk gubernur," katanya.
Ranperda yang sudah disampaikan ke Komisi I DPRD Sumbar untuk diproses sesuai tahapan berdasarkan aturan.
Selain itu Gubernur Sumbar juga dinilai mendukung tugas strategis dan kegiatan KPID serta dukungan anggaran serta SDM yang memadai untuk mendukung kerja KPID.
Dasrul menyebut untuk bisa merealisasikan tujuan untuk menciptakan iklim penyiaran yang baik dan bermutu juga dibutuhkan dukungan anggaran yang memadai serta SDM yang mumpuni. Dalam hal tersebut Gubernur Sumbar juga dinilai memberikan dukungan yang terlihat dari peningkatan anggaran KPID setiap tahun.
Sementara itu Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menyebut saat ini konten siaran TV banyak yang belum memenuhi unsur mendidik, hanya sekadar hiburan dan kadang ada yang kebablasan. Dibutuhkan pengawasan dan dorongan agar masyarakat bisa mendapatkan tontonan yang berkualitas.
"Tujuan siaran TV seharusnya tidak hanya sekadar menghibur tetapi juga meningkatkan literasi masyarakat melalui konten-konten yang menarik. Kita mendorong hal ini bisa terealisasi melalui KPID," katanya.
Diharap saat siaran TV digital nanti diluncurkan di Sumbar, akan ada perbaikan konten setidaknya dimasukkan konten lokal yang baik dalam siaran TV nasional di daerah. Hal itu bisa diupayakan dengan adanya perda, demikian Mahyeldi.
Baca juga: Dubes tantang Gubernur Sumbar buat RM Padang di Norwegia
Baca juga: Pansel KPID Sumbar menyerahkan 21 nama calon komisioner ke DPRD Sumbar
Baca juga: KPID Sumbar dukung TV satelit dan kabel salurkan siaran gratis
Baca juga: KPID tegur Padang TV dan TVRI Sumbar langgar pedoman penyiaran
Pewarta: Miko Elfisha
Editor: Andi Jauhary
Copyright © ANTARA 2022
