Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia dan Sudan Selatan telah menandatangani komunike bersama untuk membuka hubungan diplomatik di antara kedua negara.

Penandatangan komunike itu dilakukan oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan Wakil Menteri Luar Negeri Sudan Selatan Deng Dau Deng Malek di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB ke-77 di New York pada Selasa (20/9).

"Penandatangan komunike tersebut membuka lembaran baru bagi Indonesia dan Sudan Selatan untuk membangun kerja sama konkret yang menguntungkan kedua negara, termasuk kerja sama ekonomi," kata Retno seperti dikutip dalam keterangan Kementerian Luar Negeri RI, Rabu.

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Malek.

Setelah penandatanganan komunike itu, kedua pihak membahas kerja sama konkret di bidang infrastruktur dan minyak.

Terkait pelaksanaan kerja sama tersebut, telah ditandatangani kontrak kerja sama pembangunan infrastruktur antara PT Waskita Karya dan Kementerian Sudan Selatan.

Kerja sama Indonesia-Sudan Selatan di bidang minyak juga akan segera dijajaki, kata Retno.

Indonesia mengakui kemerdekaan Sudan Selatan pada 2011. Sebelumnya, Duta Besar RI di Khartoum telah menghadiri deklarasi kemerdekaan Sudan Selatan di Juba pada 9 Juli 2011.

Kementerian luar negeri di kedua negara akan menindaklanjuti komunike itu dengan penunjukan duta besar dan pembukaan kedutaan di kedua negara.

Menlu Retno menghadiri Sidang ke-77 Majelis Umum PBB yang digelar di New York pada 20-26 September.

Dia dijadwalkan akan menyampaikan pernyataan pada sesi Debat Umum sidang tersebut pada 26 September dan akan mengikuti 60 kegiatan selama Sidang Majelis Umum PBB itu.

Baca juga: Menlu Indonesia-Australia bahas persiapan KTT G20
Baca juga: Thailand dukung Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023
Baca juga: Menlu Indonesia-India bahas berbagai isu G20

Pewarta: Yuni Arisandy Sinaga
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2022