Kemarin, surat pemanggilan Lukas Enembe hingga kerja sama atasi TPPO

Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa hukum terjadi di Indonesia, Selasa (20/9), mulai dari KPK mengupayakan pelayangan surat pemanggilan kedua untuk Gubernur Papua Lukas Enembe pekan ini hingga Mahfud MD minta Polri perkuat kerja sama dengan BP2MI atasi TPPO.

Berikut ini lima berita hukum menarik pilihan ANTARA.

KPK upayakan surat pemanggilan Lukas Enembe dilayangkan pekan ini

Komisi Pemberantasan Korupsi mengupayakan pelayangan surat pemanggilan kedua untuk Gubernur Papua Lukas Enembe pada pekan ini sehingga diharapkan pemeriksaan terhadap tersangka kasus dugaan korupsi itu dapat dilakukan pada pekan berikutnya.

"Masalah pemanggilan Lukas Enembe (LE), ini baru satu kali sebagai tersangka. Nanti, mudah-mudahan minggu ini akan dilayangkan (surat panggilan) untuk pemanggilan pada minggu berikutnya," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto saat jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (20/9).

Selengkapnya baca di sini.

KPK benarkan tetapkan 28 tersangka kasus suap RAPBD Provinsi Jambi

Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menetapkan 28 tersangka dari pengembangan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan suap dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 dan 2018.

"Iya (28 orang ditetapkan sebagai tersangka)," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (20/9).

Selengkapnya baca di sini.

Kodam Kasuari: Tidak benar rombongan Pj Bupati Maybrat diserang KKB

Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVIII/Kasuari Letkol Inf Batara Alex Bulo menepis kabar penyerangan rombongan Penjabat (Pj) Bupati Maybrat oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pada dua kawasan di wilayah Maybrat Papua Barat pada Sabtu (17/9) pukul 06.00 WIT.

"Informasi tentang KKB menyerang rombongan Pj Bupati Maybrat Bernhard E Rondonuwu, di Kampung Sori dan Kampung Kisor wilayah Distrik Aifat Selatan hingga Distrik Aifat Timur Tengah, dapat dipastikan sebagai kabar bohong (hoaks)," ujar Letkol Alex dalam siaran pers, di Manokwari, Selasa (20/9) malam.

Selengkapnya baca di sini.

Kompolnas sebut Polri sudah "on the track" tolak banding Ferdy Sambo

Anggota Komisi Kepolisian Nasional Poengky Indarti mengatakan bahwa Polri sudah sesuai jalur dengan memutuskan menolak permohonan banding Ferdy Sambo atas putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri yang menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

"Polri sudah on the track (tolak banding)," ujar Poengky kepada ANTARA saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (20/9).

Selengkapnya baca di sini.

Mahfud minta Polri perkuat kerja sama dengan BP2MI terkait kasus TPPO

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD meminta Polri memperkuat kerja sama dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk menekan tingginya tingkat tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

"Saya meminta kepolisian memperkuat kerja sama dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia," kata Mahfud saat memimpin rapat lintas lembaga yang diikuti BP2MI dan Polri di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin (19/9), sebagaimana dikutip dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (20/9).

Selengkapnya baca di sini.