Jakarta (ANTARA) - Komisi II DPR menyetujui pagu anggaran Badan Pengawas Pemilu pada 2023 sebesar Rp7,10 triliun sebagai pagu definitif, sebagaimana dibacakan Wakil Ketua Komisi II DPR, Junimart Girsang, dalam rapat dengar pendapat bersama KPU dan Badan Pengawas Pemilu, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.
Baca juga: Komisi II DPR RI setujui anggaran KPU sebesar Rp15,9 triliun
Ia mengatakan pagu anggaran itu dialokasikan untuk program dukungan manajemen sebesar Rp1,46 triliun dan program penyelenggaraan Pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi sebesar Rp5,63 triliun. "Komisi II DPR menyetujui usulan tambahan anggaran Badan Pengawas Pemilu sebesar Rp6,06 triliun," ujarnya.
Komisi II DPR, kata dia, meminta kepada badan anggaran DPR untuk memenuhi usulan tambahan anggaran tersebut serta menambahkannya ke dalam pagu definitif Badan Pengawas Pemilu pada 2023.
Baca juga: Anggota DPR: Rapat konsinyering bahas efisiensi anggaran Pemilu 2024
Dalam RDP itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu, Rahmat Bagja, mengatakan, usulan kebutuhan anggaran Badan Pengawas Pemilu untuk 2023 sebesar Rp13,17 triliun.
Kata dia, dari alokasi yang diberikan pemerintah sebesar Rp7,10 triliun, masih terdapat kekurangan anggaran sebesar Rp6,06 triliun.
Baca juga: Komisi II DPR: Anggaran Pemilu 2024 sudah disepakati Rp86 triliun
RDP titujuga menyetujui pagu anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tahun 2023 sebesar Rp15,98 triliun sebagai pagu definitif, serta usulan tambahan anggaran KPU sebesar Rp7,86 triliun.
Pewarta: Fauzi
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2022
