Jakarta (ANTARA News) - Wapres Jusuf Kalla memastikan tidak ada maksud pemerintah untuk menyudutkan atau menekan buruh dan pemerintah siap mencari solusi terbaik untuk buruh sekaligus dunia usaha di Indonesia. "Kita akan bicara dulu dengan semua pihak, termasuk buruh dan pengusaha, baru kemudian ke DPR. Harmoninya kita cari," kata Wapres menjawab pers, seusai menerima perwakilan pengunjuk rasa buruh di Kantor Wapres, Jakarta, Rabu. Ditegaskannya bahwa tidak ada satupun maksud pemerintah untuk menyudutkan atau menekan kalangan buruh. "Jadi kita akan mencari solusi apa yang terbaik untuk buruh dan juga sekaligus baik untuk dunia usaha di Indonesia," kata Wapres, seraya menambahkan bahwa pembicaraan soal itu akan diselesaikan dalam satu hingga dua minggu ini. Sebelumnya, Menaker Erman Soeparno juga telah menyatakan bahwa terkait dengan revisi UU tentang Naker itu pembicaraan tripartit antara pengusaha, pemerintah dan buruh akan dilakukan. Sementara itu, Jubir pengunjuk rasa yang juga Ketua Konfederasi SPSI Kabupaten/Kota Bekasi, R Abdullah, mengatakan bahwa pihaknya menyampaikan pesan moral melalui spanduk sepanjang 5700 meter yang dibentangkan dari kawasan Bndaran HI ke Istana Merdeka serta ditandatangani ribuan pekerja sebagai simbol penolakan revisi UU Naker yang cenderung merugikan pekerja. "Dalam spanduk itu hanya satu kata tolak revisi," katanya Dalam pertemuan dengan Wapres, ia mengatakan secara lisan disampaikan mengenai 71 pasal yang direvisi ditambah 4 pasal tambahan yang ternyata menimbulkan degradasi dari aspek perlindungan dan kesejahteraan pekerja hingga pekerja terpaksa menolak rencana itu. Kepada Wapres, mereka juga menyampaikan pernyataan penolakan revisi UU Naker secara tertulis yang ditandatangani oleh 40-an ribu pekerja. Selain itu, kata Abdullah, mereka juga menyatakan siap untuk berbicara tentang permasalahan tujuh kendala investasi di Indonesia, tetapi tidak siap jika berbicara soal revisi UU Naker. "Kami datang ke Wapres dengan satu kata yakni menolak revisi", katanya. Ditanya soal rencana mogok nasional jika pemerintah ternyata tidak merespon tuntutan buruh, ia mengemukakan bahwa mogok nasional memang merupakan bagian dari upaya menolak revisi tersebut. Ia mengatakan bahwa Wapres menghargai langkah yang dilakukan para pekerja dan pemerintah mencoba mengkaji dan mempelajari bersama masalah itu sebelum rancangan revisi dibuat. "Wapres akan mendorong Menaker duduk bersama dalam rangka menciptakan suasana kondusif untuk mensejahterakan pekerja dan menumbuhkan dunia usaha," ujarnya. (*)

Copyright © ANTARA 2006