Presiden arahkan Badan Pangan Nasional mobilisasi stok produksi petani

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo memberi arahan kepada Badan Pangan Nasional untuk mengatur mobilisasi stok produksi petani lokal dalam upaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di seluruh daerah.

"Tadi Presiden menyampaikan untuk yang besar-besar mobilisasi stok itu akan diatur oleh Badan Pangan nasional sehingga biaya produksi dari sentra produksi ke daerah yang defisit itu bisa ter-cover," kata Kepala Badan Pangan Nasional Arif Prasetyo Adi kepada awak media di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta seusai mengikuti rapat internal terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo, Senin.

Arif menambahkan bahwa Presiden juga menyampaikan agar Badan Pangan Nasional mengatur cadangan pangan dengan tetap memperhatikan komoditas yang membutuhkan fasilitas penyimpanan dengan suhu tertentu.

"Jadi untuk produk-produk yang memerlukan cold room, pendingin, itu juga harus disiapkan sehingga nanti ke depan itu tugasnya bukan dari petani dikirim langsung, bukan, tetapi ada suatu tempat untuk menyimpan," katanya.

Fasilitas penyimpanan yang dimaksud juga diharapkan bisa mempraktikkan penggunaan listrik yang efisien.

Oleh karena itu fasilitas-fasilitas tersebut nantinya diharuskan menggunakan panel surya demi menekan biaya kebutuhan listrik.

"Mungkin tingginya di depan investasi solar panel, itu salah satu yang beliau sampaikan," ujar Arief.

Dalam kesempatan yang sama Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berharap langkah tersebut dapat memutus rangkai distribusi komoditas yang terlampau panjang dan berpotensi menimbulkan lonjakan harga yang terlalu jauh.

"Kita harap memutus rantai tadi itu lho. Misalnya ada grosir, ada tengkulak lagi, ada pengecer. Itu kan misalnya ayam kemarin pada protes sama kami berdua karena peternak ayam dibeli hanya Rp15.500 padalah di pasar Rp35.000, jadi ada beda Rp20.000, ini kan karena rantainya panjang," kata Zulkifli.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menjelaskan bahwa Presiden juga telah memerintahkan Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, dan Kementerian Perdagangan untuk melakukan pemetaan komoditas pangan yang lebih baik di seluruh daerah.

"Daerah-daerah produsen yang surplus dan daerah-daerah yang sorted atau kekurangan ini harus betul-betul dipetakan dengan baik," kata Syahrul.

Hal itu bisa ditempuh melalui dua hal yakni peningkatan komunikasi perdagangan antardaerah melibatkan gubernur, bupati, dan wali kota.

Serta intervensi dari pemerintah pusat melalui Kementan, Badan Pangan Nasional, dan Kemendag guna memantau ketersediaan dan stabilitas pangan yang lebih baik.