Moeldoko dukung Babel kembangkan cabai di lahan bekas tambang

Saat ini harga cabai masih tinggi dan menjadi salah satu penyebab inflasi di Bangka Belitung ini.

Pangkalpinang (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Republik Indonesia Moeldoko mendukung Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengembangkan tanaman cabai dan bawang merah di lahan bekas penambangan bijih timah untuk menjaga stabilitas harga dan stok komoditas itu.

"Kami sudah menyampaikan pengembangan pertanian cabai dan bawang merah di lahan bekas tambang ini kepada Bapak Moeldoko dan beliau mendukung program tersebut untuk mengendalikan inflasi," kata Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Babel Ridwan Djamaluddin di Pangkalpinang, Minggu.

Ia mengatakan program pengembangan cabai dan bawang merah dengan memanfaatkan lahan bekas penambangan bijih timah ini disambut baik oleh Moeldoko yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).

"Saat ini harga cabai masih tinggi dan menjadi salah satu penyebab inflasi di Bangka Belitung ini," ujarnya.

Menurut dia selama ini untuk memenuhi kebutuhan pangan khususnya cabai dan bawang merah, Bangka Belitung masih mengandalkan pasokan dari daerah-daerah sentra produksi di Pulau Jawa dan Sumatera.

"Kita masih mengandalkan pasokan pangan dari luar daerah, karena produksi petani lokal yang masih terbatas," katanya.

Ia berharap dengan kunjungan kerja Kepala Staf Kepresidenan sekaligus Ketum HKTI Moeldoko ini dapat memotivasi para petani untuk lebih bersemangat mengembangkan usaha pertaniannya.

"Silakan petani memanfaatkan lahan bekas penambangan bijih timah untuk ditanami bermacam jenis tanaman yang penting hasilnya dapat meningkatkan petani," ujarnya.

Kunjungan kerja Kepala Staf Presidenan Republik Indonesia Moeldoko beserta rombongan ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menghadiri puncak Peringatan HUT ke-265 Kota Pangkalpinang pada 17 September 2022.

Selain menghadiri Peringatan Hari Jadi Kota Pangkalpinang, Kepala Staf Kepresidenan juga bersilaturahmi dengan masyarakat juga bersama dengan kepala pemerintahan daerah membahas program - program prioritas nasional, komunikasi politik dan pengelolaan isu strategis.