Pertamina dukung penuh Program Solusi Nelayan

Cilacap (ANTARA) - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mendukung penuh Program Solar untuk Koperasi (Solusi) Nelayan yang diinisiasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM bersama Kementerian BUMN

"Pertamina mendukung penuh dan sangat menyambut baik inisiatif yang diluncurkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian BUMN dalam kaitannya menerapkan subsidi tepat sasaran dan ini kita lakukan secara terdigitalisasi," katanya di Cilacap, Jawa Tengah, Sabtu.

Nicke mengatakan hal itu saat memberi sambutan dalam Peresmian Inisiasi Program Solusi Nelayan di salah satu stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan (SPBUN) yang dikelola Koperasi Unit Desa (KUD) Mino Saroyo, Cilacap.

Peresmian tersebut dihadiri oleh Menteri BUMN Erick Thohir, Menkop UKM Teten Masduki, anggota Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto, dan sejumlah pejabat lainnya.

Lebih lanjut, Dirut Pertamina mengatakan hingga saat ini, jumlah SPBUN yang sudah beroperasi di seluruh Indonesia sebanyak 388 unit.

Selain itu, ada 22 SPBUN yang sedang on progress dan diharapkan bisa beroperasi dalam waktu dekat.

"Dari angka tersebut (388 SPBUN, red.), sepertiganya ini dikelola oleh koperasi. Jadi, ada 129 koperasi seluruh Indonesia, ini tentu harus terus ditingkatkan," katanya.

Sementara di Provinsi Jawa Tengah, hingga saat ini terdapat sebanyak 37 SPBUN dan 14 unit di antaranya dikelola oleh koperasi.

"Khusus di Cilacap, semuanya dikelola oleh koperasi, baik untuk yang nelayan maupun yang industri," jelasnya.

Setelah berkoordinasi serta mendapatkan arahan dari Menteri BUMN dan Menkop UKM, kata dia, pihaknya meluncurkan Program Subsidi Tepat bagi nelayan di Cilacap dengan membuka pendaftaran QR Code melalui aplikasi MyPertamina maupun langsung.

"Dan alhamdulillah dalam beberapa hari ini 1.000 orang (nelayan) yang sudah mendaftar dari anggota koperasi (yang aktif di KUD Mino Saroyo) sekitar 4.000 (total anggota KUD Mino Saroyo 8.400 orang namun yang aktif sekitar 4.000 orang, red.)," katanya.

Dia mengharapkan dengan berjalannya program tersebut, pihaknya akan mereplikasikannya di seluruh SPBUN dan akan memastikan bahwa setiap nelayan bisa langsung mendapat akses dengan harga yang sama di SPBU. "Jadi, itu komitmen Pertamina," tegasnya.

Selain itu di beberapa daerah termasuk Cilacap, kata dia, pihaknya juga ada program pertanggungjawaban sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) dengan memberikan pelatihan bagi anak-anak nelayan untuk membuka bengkel mesin kapal.

Menurut dia, program tersebut juga bisa direplikasikan di tempat lain termasuk pelatihan-pelatihan lainnya.

Sementara dalam laporannya, Ketua KUD Mino Saroyo Untung Jayanto mengatakan pihaknya merupakan satu-satunya penyalur BBM untuk memenuhi kebutuhan nelayan di Kabupaten Cilacap.

"Kami memiliki lima unit SPDN (Solar Pack Dealer Nelayan atau SPBUN), tiga unit di antaranya untuk BBM jenis Solar dan dua unit untuk Pertalite," katanya.

Selain itu, kata dia, pihaknya juga memiliki satu unit Fixed Bunker Agent (FBA) yang baru dibangun untuk memenuhi kebutuhan BBM industri bagi kapal-kapal berukuran di atas 30 gross tonage (GT).

Menurut dia, modal kerja pembangunan FBA tersebut didanai oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kemenkop UKM sebesar Rp7,5 miliar.

Dalam kesempatan itu, Untung mengharapkan program BBM untuk nelayan tersebut semestinya tidak hanya Solar, juga Pertalite ditinjau kembali.

"Karena untuk Pertalite itu khusus untuk nelayan yang menggunakan mesin tempel dan di sepanjang pesisir selatan Jawa banyak yang menggunakannya. Khusus di Cilacap sendiri kurang lebihnya ada 2.000 perahu yang menggunakan Pertalite," katanya.

Ia mengatakan nelayan kecil yang menggunakan Pertalite itu berangkat melaut pada pagi hari dan pulang pada siang hari.

Menurut dia, biaya operasional yang harus dikeluarkan nelayan kecil untuk melaut saat harga Pertalite saat masih sebesar Rp7.650 per liter itu berkisar Rp300.000-Rp400.000.

Akan tetapi setelah harga Pertalite naik menjadi Rp10.000/liter, kata dia, biaya operasional yang harus dikeluarkan nelayan kecil mencapai Rp700.000. ***1***