KSP minta pemda siapkan SDM penunjang pariwisata di DPSP Danau Toba

“Kami harap dengan bantuan Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran (Puskurjar) Kemendikbudristek (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi) Dikti (Pendidikan Tinggi), pemerintah daerah dapat menyusun muatan lokal pariwisata dan hospit

Jakarta (ANTARA) - Kantor Staf Presiden mendorong pemerintah daerah untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat menunjang industri pariwisata di Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba, Sumatera Utara.

Tenaga Ahli Utama KSP Helson Siagian dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu, mengatakan pemda setempat perlu menerapkan pendidikan tentang pariwisata dan perhotelan (hospitality) sedini mungkin seperti dari jenjang SD, SMP untuk pemerintah kabupaten, dan SMA untuk pemerintah provinsi.

“Kami harap dengan bantuan Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran (Puskurjar) Kemendikbudristek (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi) Dikti (Pendidikan Tinggi), pemerintah daerah dapat menyusun muatan lokal pariwisata dan hospitality sebaik-baiknya,” ujarnya.

Menurut Helson, pembangunan infrastruktur pariwisata di DPSP Danau Toba harus diimbangi dengan kehadiran produk wisata dan ekonomi kreatif yang berkualitas dan berkelanjutan. Hal itu dapat diterapkan jika daerah memiliki SDM industri pariwisata yang baik.

Karena itu, Helson mendorong pemda agar berkomitmen penuh untuk mendukung pertumbuhan pariwisata di Danau Toba yang sedang dijalankan pemerintah.

Bentuk komitmen pemda, kata Helson, juga dapat diterapkan dengan meningkatkan porsi anggaran pariwisata dalam APBD Tahun 2023. Ia mencontohkan Pemerintah Kabupaten Samosir yang meningkatkan anggaran dinas pariwisata hingga sebesar tujuh persen dari total APBD.

“Pemerintah pusat siap membantu maksimal pengembangan DPSP Danau Toba kalau pemerintah daerah juga dapat memberikan komitmen penuh terhadap pariwisata. Jadi semua pihak harus bergerak bersama-sama,” ujarnya.

Pemerintah pusat, melalui Kementerian PUPR, kata Helson, berupaya untuk untuk mempercepat pembangunan DPSP Danau Toba. Salah satu contohnya, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran Rp85 miliar untuk pembangunan infrastruktur berupa jalan sepanjang 3,2 kilometer di dalam kawasan otorita Danau Toba.

Ia pun berharap agar readiness criteria atau prosedur penilaian kriteria persiapan dapat segera selesai sehingga lelang proyek dapat dilaksanakan pada Oktober 2022.

KSP menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terkait percepatan pembangunan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba, pada Jumat (16/9).

Rakor membahas perkembangan pembangunan infrastruktur pendukung DPSP Danau Toba, pembangunan fisik lahan otorita Danau Toba, dan kepastian komitmen pemerintah daerah untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai prioritas.