"Tetapi intinya, hingga kini belum ada sinyal dari pemerintah untuk membatalkan atau menunda kerja sama militer dengan Australia," kata Menhan menegaskan.
Jakarta (ANTARA News) - Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono mengemukakan, hingga kini belum ada isyarat dari pemerintah Indonesia untuk membatalkan atau menunda kerja sama militer dengan Australia. "Kita tetap berpegang pada pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bahwa Australia telah banyak membantu TNI dalam penanganan bencana tsunami di Aceh," katanya, usai menerima kunjungan Forum Masyarakat Papua Cinta NKRI, di Jakarta, Selasa. Juwono mengatakan, RI belum puas atas penjelasan Pemerintah Australia tentang kebijakannya memberikan visa tinggal sementara kepada 42 dari 43 warga Papua pencari suaka. Indonesia masih mempertanyakan, mengapa Departemen Imigrasi dan Multikultural Australia memberikan visa tinggal sementara begitu cepat kepada 42 warga Papua yang mencari suaka ke Negeri Kangguru tersebut. "Tetapi intinya, hingga kini belum ada sinyal dari pemerintah untuk membatalkan atau menunda kerja sama militer dengan Australia," kata Menhan menegaskan. Pada kesempatan terpisah, Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto mengatakan, kerja sama militer antara RI dan Australia tetap berjalan baik meski hubungan kedua negara kini tengah menghangat, menyusul kebijakan Australia memberikan visa tinggal sementara kepada 42 dari 43 warga Papua pencari suaka. "Kita boleh menyampaikan rasa tidak suka dan kecewa dengan kebijakan Australia tersebut, tetapi bukan berarti rasa tidak suka itu merusak pondasi hubungan bilateral yang lebih luas," katanya. Hubungan kerja sama pertahanan RI dan Australia dilakukan dalam kerangka Indonesia-Australian Defence Strategic Dialogue (IADSD) dan forum kerjasama TNI-Australian Defence Force dalam bentuk "high level talk" serta pertukaran perwira atau siswa. Sementara itu dari Canberra dilaporkan, Indonesia telah memutuskan untuk tidak menerima undangan Pemerintah Australia sebagai peninjau dalam latihan militer internasional yang akan diselenggarakan di wilayah perairan Darwin, pekan ini. Keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan situasi hubungan kedua negara, yang tengah menghangat, demikian ABCNews-online. Latihan militer yang digelar mulai Selasa (4/4) di negara bagian utara Australia itu adalah bagian dari Proliferation Security Initiative (PSI), yang merupakan kerja sama untuk memeriksa setiap kapal dan pesawat udara yang dicurigai mengangkut bahan senjata pemusnah massal. Selain hubungan kedua negara yang tengah menghangat, penolakan itu juga didasarkan pada bahwa keputusan politik Indonesia untuk tidak menjadi anggota PSI. Penolakan tersebut, merupakan salah satu bentuk protes RI terhadap kebijakan Australia yang memberikan visa tinggal sementara kepada 42 warga Papua pencari suaka. Indonesia adalah salah satu dari dua negara ASEAN yang tidak mengirimkan delegasinya sebagai peninjau, dalam latihan militer internasional tersebut. Juru bicara Kedutaan Besar RI di Canberra mengatakan, penolakan itu didasarkan pada pertimbangan bahwa PSI melangggar hukum internasional, dalam hal ini pelanggaran kedaulatan.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2006
