Wagub DKI pastikan Jakarta miliki pengelolaan sampah modern pada 2025

Pembangunan ITF di Jakarta diharapkan dapat menekan kiriman sampah dari Jakarta ke Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang

Jakarta (ANTARA) - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memastikan Jakarta segera memiliki tempat pengelolaan sampah modern pada 2025 yang saat ini sedang dalam tahap pembangunan.

"Kami sudah melelang tiga ITF (Intermediate Treatment Facility), sudah ada pemenangnya. Tunggu saja pembangunannya dalam dua tiga tahun ke depan, Jakarta punya pengelolaan sampah modern," kata Riza Patria di Balai Kota Jakarta, Jumat.

Namun, Riza tidak menyebutkan perusahaan yang memenangkan proyek pembangunan ITF atau juga dikenal sebagai Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Antara (TPSTA).

Pembangunan ITF di Jakarta diharapkan dapat menekan kiriman sampah dari Jakarta ke Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang di Bekasi yang per hari mencapai sekitar 7.800 ton.

Sedangkan, satu dari tiga ITF itu yakni ITF Sunter yang ditargetkan mampu mengolah sekitar 2.200 ton per hari dan dapat mengurangi 30 persen sampah Jakarta yang setiap harinya dikirim ke TPST Bantargebang.

Hasil pengolahan sampah di ITF Sunter diperkirakan dapat menghasilkan listrik sebesar 35 Mega Watt.

Sementara itu, berdasarkan data pemaparan BUMD DKI, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) yang disampaikan Direktur Utama Jakpro Widi Amanasto pada rapat kerja dengan Komisi B DPRD DKI pada Rabu (14/9) menyebutkan ITF menjadi salah satu fokus korporasi itu.

Kepada DPRD DKI, Jakpro yang menjadi salah satu badan usaha yang mendapat penugasan dari Pemprov DKI, mengusulkan Penyertaan Modal Daerah (PMD) di APBD Perubahan 2022 sebesar Rp517 miliar.

Besaran usulan anggaran PMD tersebut rencananya digunakan untuk pengawasan perencanaan dan jaminan pelaksanaan.

Sedangkan pada 2023, Jakpro mengusulkan PMD untuk ITF Sunter sebesar Rp239 miliar dan ITF Wilayah Layanan Barat sebesar Rp338 miliar.

Rinciannya, Jakpro mengalokasikan anggaran di ITF Sunter untuk pengawasan, perencanaan, sewa lahan, dan biaya operasional.

Sedangkan untuk ITF Wilayah Layanan Barat, untuk penyertaan saham Jakpro pada perusahaan patungan sebesar 25 persen dari kebutuhan ekuitas sebesar Rp1,35 miliar.
Baca juga: Pemprov DKI ingin pengelolaan TPST Bantargebang jadi contoh di G20
Baca juga: Tiga BUMD DKI teken kerja sama dengan investor asing di JIF 2022
Baca juga: Pemkot Jaksel gencarkan warga kelola sampah secara mandiri