Pemprov Kepri salurkan bantuan untuk 9.058 nelayan tradisional

Tanjungpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) akan menyalurkan bantuan berupa uang tunai kepada 9.058 orang nelayan tradisional, yang bersumber dari anggaran daerah.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kepri Hasan yang dihubungi dari Tanjungpinang, Jumat, mengatakan masing-masing nelayan memperoleh bantuan sebesar Rp300.000.

Ribuan nelayan penerima bantuan tunai langsung itu tersebar di Kota Batam 720 orang, Tanjungpinang 380 orang, Kabupaten Lingga 2.553 orang, Kabupaten Natuna 1.625 orang, Kabupaten Karimun 1.000 orang, Kabupaten Bintan 2.050 orang, dan Kabupaten Kepulauan Anambas 730 orang.

Penerima bantuan tersebut merupakan nelayan yang tidak menerima bantuan tunai langsung sembako, bantuan tunai langsung BBM, maupun bantuan lainnya yang bersumber APBN dan APBD.

"Bantuan ini disalurkan secara bertahap mulai Oktober 2022 atau setelah anggaran perubahan tahun 2022 disahkan. Anggaran yang disiapkan pemerintah sebesar Rp2,7 miliar," ujarnya.

Hasan menjelaskan Kepri merupakan provinsi kepulauan, yang sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai nelayan. Berdasarkan data, jumlah nelayan di Kepri mencapai 36.228 orang, tersebar di Batam 2.879 orang, Tanjungpinang 1.519 orang, Lingga 10.210 orang, Natuna 6.501 orang, Karimun 4.000 orang, Bintan 8.200 orang, dan Anambas 2.919 orang.

"Jadi, tidak semua nelayan mendapatkan bantuan ini, melainkan yang tidak tersentuh bantuan tunai langsung sembako, bantuan tunai langsung BBM, ataupun bantuan lainnya yang bersumber dari APBN dan APBD," ucapnya.

Menurut dia, bantuan yang diberikan kepada ribuan nelayan itu juga sebagai strategi meningkatkan produktivitas nelayan dan mengendalikan inflasi di saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM.

"Banyak kegiatan yang dipangkas tahun ini, terutama perjalanan dinas dan kegiatan seremonial yang dianggap kurang penting. Anggaran kegiatan itu dialihkan untuk membantu nelayan," katanya.

Ketua Komisi II DPRD Kepri Wahyu Wahyudin mengatakan anggaran bantuan untuk nelayan tersebut, sudah disepakati pihak eksekutif dan legislatif. Kegiatan itu diprioritaskan mengingat banyak nelayan yang terdampak kenaikan harga BBM.

"Kami minta agar pelaksanaan kegiatan ini tepat sasaran, jangan sampai ada nelayan yang berhak menerima bantuan itu, tetapi tidak terdata," ujarnya.