KSP tampung aspirasi penyetaraan hak penyandang disabilitas ganda

Jakarta (ANTARA) - Kantor Staf Presiden RI menampung aspirasi penyetaraan hak layanan publik dan keterlibatan dalam perubahan kebijakan bagi penyandang disabilitas ganda saat menerima kedatangan organisasi penyandang disabilitas ganda Perkumpulan Tuli Buta (Pelita) di Jakarta, Jumat.

Ketua Pelita, Candra Gunawan mengungkapkan meski saat ini isu disabilitas sudah banyak digaungkan, penyandang disabilitas ganda kerap luput dalam pemberian aksesbilitas maupun partisipasi perubahan kebijakan.

"Belum banyak yang mengetahui keberadaan penyandang disabilitas ganda, khususnya tuli buta. Ini saatnya penyandang disabilitas tuli buta disetarakan haknya dengan penyandang disabilitas lain dan orang nondisabilitas," kata Candra dalam keterangan pers Kantor Staf Presiden (KSP) yang diterima di Jakarta.

Menurut Candra, Pelita membawa tiga isu strategis dalam pertemuan dengan KSP, pertama adalah pendampingan dan kesigapan layanan publik, seperti rumah sakit, kantor-kantor administrasi, dan moda transportasi publik.

Kedua, Pelita mengusulkan pengembangan bahasa isyarat sentuh yang aksesbilitas bagi penyandang disabilitas ganda. Ketiga, Pelita menekankan pentingya pendampingan serta pelatihan yang berkesesuaian dengan kebutuhan penyandang disabilitas ganda tuli buta.

Menanggapi aspirasi tersebut, Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawarnai menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo memiliki komitmen serius dalam pelibatan penyandang disabilitas, baik terkait layanan pemerintah maupun pembuatan kebijakan.

Menurut Jaleswari, pemerintah melakukan upaya-upaya pengimplementasian penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia (HAM) penyandang disabilitas di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

"Pernyataan Presiden tentang layanan disabilitas sebagai ukuran kemajuan peradaban bangsa, jadi komitmen serius," katanya.

Sementara itu, Tenaga Ahli KSP Sunarman Sukamto memastikan pihaknya mendorong kementerian/lembaga untuk memasukkan pelatihan berinteraksi dan pendampingan penyandang disabilitas ganda tuli buta ke dalam kurikulum pendidikan tinggi maupun pembekalan calon aparatur sipil negara (ASN).

"Agar pengarusutamaan inklusi berjalan sistemik dan terstruktur. Kami akan membersamai dan mengingatkan pemangku kebijakan untuk melibatkan penyandang disabilitas ganda dalam pembuatan kebijakan," kata Sunarman.

Pelita berdiri pada 2019 dengan fokus pada ragam penyandang disabilitas tuli total dan lemah penglihatan, tuli total dan buta total, lemah pendengaran dan buta total, serta lemah pendengaran dan lemah penglihatan.