Ambon (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan tidak akan ada toleransi bagi pihak luar yang dengan sengaja mendukung kegiatan separatisme di Tanah Air, termasuk di Provinsi Papua."Jangankan elemen masyarakat, negara luar termasuk Australia pun tidak akan diberi toleransi jika mendukung kegiatan separatisme di Papua," ujar juru bicara Kepresidenan Andi Malarangeng, mengutip pernyataan Presiden saat transit di bandara Pattimura Ambon, dalam perjalanannya menuju Merauke, Papua, Selasa.Penegasan itu disampaikan Malarangeng menjawab pertanyaan pers tentang pemberian visa sementara oleh Australia kepada sejumlah warga Papua yang meminta suaka politik di negara itu beberapa waktu lalu.Malarangeng menyatakan, alasan warga Papua meminta suaka politik ke Australia sama sekali tidak masuk akal. "Orang-orang yang berangkat ke sana adalah mereka yang mengusung isu merdeka atau separatisme dengan alasan ada ancaman pelanggaran HAM dan dikejar-kejar oleh militer," ujarnya.Alasan itu tidak masuk akal. Dalam kasus bentrokan di Abepura, yang menjadi korban kekerasan justru aparat Kepolisian dan TNI -AU. Jadi, sebenarnya yang melakukan pelanggaran HAM itu adalah massa dan bukan aparat keamanan, katanya."Sekarang sudah era demokratisasi dan tidak ada istilah militerisasi. Aparat keamanan sekarang juga telah melakukan tugasnya dengan baik di Papua tanpa kekerasan dan pelanggaran HAM," katanya.Ditanya apakah kunjungan Presiden yang didampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono, Menko Polhukkam Widodo AS, Menko Kesra Aburizal Bakri dan Seskab Sudi Silalahi itu untuk menetralisir kondisi yang terjadi di Papua, Malarangeng, menegaskan, justru kunjungan ini akan menunjukkan bahwa kondisi di daerah itu aman saja."Kekacauan kan hanya terjadi di Abepura. Daerah lain tetap tenang dan program pembangunannya tetap berjalan lancar," katanya.Dia menambahkan, peristiwa serupa seperti di Poso juga masih menyisakan persoalan tetapi Kabupaten Banggai yang berdekatan tetap aman dan pembangunan jalan terus."Pelanggaran HAM yang terjadi di Abepura justru dilakukan oleh massa terutama mereka-mereka yang cenderung mendukung separatisme," katanya dan tampaknya diarahkan oleh sekelompok orang untuk mengulang kasus "Santa Cruz" di Timor Timur.Ia mengatakan, aparat keamanan tidak akan terpancing untuk melakukan kekerasan dan pelanggaran HAM karena doktrin militer sekarang telah berubah. Tindakan aparat untuk melakukan pengamanan dilakukan dengan cara-cara yang demokratis.(*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2006
