OJK terus tingkatkan literasi keuangan, bahkan hingga ke tingkat desa

Kalau masyarakat hingga tingkat nagari (desa) sudah teredukasi dengan baik, akan melindungi mereka dari berbagai skema penipuan

Padang (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan berupaya meningkatkan literasi keuangan masyarakat hingga ke desa sebagai upaya mencerdaskan masyarakat dari sisi keuangan.

"Kalau masyarakat hingga tingkat nagari (desa) sudah teredukasi dengan baik, akan melindungi mereka dari berbagai skema penipuan," kata Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Friderica Widyasari Dewi di Padang, Sumatera Barat, Jumat.

Ia menyampaikan hal itu pada penutupan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) dengan tema UKM Bangkit UKM Tumbuh yang digelar OJK dan dihadiri Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno.

Untuk meningkatkan literasi hingga ke tingkat nagari/desa, ia menugaskan Kepala OJK Sumatera Barat beserta jajaran dan pemangku kepentingan terkait seperti perbankan bersama-sama melakukan literasi dan edukasi.

"Apalagi ada 1.300 nagari di Sumatera Barat, perlu dilakukan bersama-sama kita tidak bisa kerja sendiri, edukasi itu nomor satu," kata Friderica Widyasari.

Pada sisi lain ia juga mendorong pembentukan pusat ekonomi baru di daerah sebagai upaya mencegah terjadinya perekonomian yang stagnan, hingga mencegah terjadinya inflasi.

"OJK terus berupaya menumbuhkan sumber ekonomi baru sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen," ujarnya.

Sebelumnya Kepala OJK Sumatera Barat Yusri menyampaikan pihaknya terus berupaya meningkatkan akses keuangan masyarakat guna mewujudkan inklusi keuangan sehingga publik dapat menggunakan layanan yang disediakan industri jasa keuangan.

"Berdasarkan survei yang dilakukan pada 2019 indeks literasi keuangan warga Sumatera Barat baru 34,55 persen dan indeks inklusi keuangan baru 66,75 persen atau sedikit di atas Jambi dan jauh di bawah Sumatera Utara yang telah mencapai 93 persen," katanya.

Menurut dia, perlu komitmen bersama semua pihak termasuk pelaku industri jasa keuangan untuk meningkatkan inklusi keuangan di Sumatera Barat karena target nasional pada 2024 mencapai 90 persen.

Yusri mengemukakan inklusi keuangan berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan, karena semakin tinggi inklusi keuangan kian tinggi kesejahteraan yang berujung pada kian rendahnya angka kemiskinan.