Jakarta (ANTARA News) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan segera melakukan pemeriksaan terhadap kontrak production sharing (KPS) Pertamina dan subsidi pupuk dan diharapkan dapat diselesaikan juga dalam tahun 2006. "Itu merupakan permintaan khusus dari pihak DPR. Kalau audit terhadap KPS sudah kita terima suratnya dari pihak DPR sementara untuk subsidi pupuk permintaannya baru kita terima melalui telepon," kata Ketua BPK Anwar Nasution di sela seminar tentang pemberantasan korupsi di Jakarta, Selasa. Menurut Anwar, sama dengan audit terhadap biaya pokok produksi (BPP) listrik, hasil audit subsidi pupuk juga akan dijadikan dasar kebijakan menetapkan harga pupuk dan mekanisme pemberian subsidi pupuk. "Berdasar hasil audit itu akan ditentukan bagaimana mekanisme subsidi pupuk. Kalau sekarang ini subsidi pupuk diberikan dalam bentuk bahan baku pupuk kepada pabrik. Yang jadi pertanyaan apa untung dan ruginya subsidi diberikan ke gas, ke harga pokok, atau harga jual," katanya. Selain itu yang jadi pertanyaan adalah mekanisme pemberian subsidi apakah akan diberikan kepada pabrik atau diberikan kepada petani. "Soal harga pupuk, saat ini ada pembedaan. Ada harga dengan subsidi dan ada yang tidak bersubsidi. Yang tidak bersubsidi untuk perkebunan besar. Selain itu juga ada harga untuk penjualan keluar negeri," katanya. Mengenai audit terhadap KPS, Anwar mengatakan, subsidi menyangkut masalah minyak itu lebih rumit dibanding audit listrik. "Dari masalah minyak itu, kita melihat bahwa minyak diselundupkan keluar negeri," katanya. Ketika ditanya kapan audit terhadap KPS dan subsidi pupuk dapat diselesaikan, Anwar mengatakan, untuk audit KPS sudah dimulai dan diharapkan selesai akhir tahun 2006. "Kalau yang audit pupuk, juga kita harapkan dapat segera selesai," kata Anwar Nasution.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2006
