Komisi Eropa usulkan serangkaian kebijakan energi darurat

Brussel (ANTARA) - Komisi Eropa pada Rabu (14/9) mengusulkan serangkaian kebijakan baru untuk mengurangi dampak lonjakan harga energi dan listrik.

Usulan kebijakan itu diuraikan oleh Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dalam pidato State of the European Union tahunannya kepada Parlemen Eropa di Strasbourg, Prancis.

Menurut rencana tersebut, yang masih harus disetujui oleh negara-negara anggota, Uni Eropa (UE) adalah mengenakan pajak atas keuntungan produsen listrik nongas dan mewajibkan perusahaan-perusahaan tersebut untuk membayar "kontribusi solidaritas" dari pendapatan tahun 2022 mereka.

"Pada masa-masa seperti ini, keuntungan harus dibagi," ujarnya, "dan disalurkan kepada mereka yang paling membutuhkan. Proposal kami akan mengumpulkan lebih dari 140 miliar euro (1 euro = Rp14.902) bagi negara-negara anggota untuk meredam pukulan secara langsung."

Perusahaan energi di seluruh UE juga tengah menghadapi masalah serius dengan likuiditas di pasar berjangka listrik, yang menimbulkan risiko pada kinerja sistem energi

"Kami akan bekerja dengan para regulator pasar untuk meringankan masalah ini dengan mengubah aturan tentang jaminan, dan dengan mengambil langkah-langkah untuk membatasi volatilitas harga pada hari yang sama (intra-day). Dan kami akan mengubah kerangka kerja bantuan sementara negara pada Oktober guna memungkinkan pemberian jaminan negara, sambil mempertahankan kesetaraan," kata von der Leyen.

Harga gas telah meningkat lebih dari 10 kali lipat dibandingkan sebelum pandemi, menurut von der Leyen.

Ke depannya, dia mengatakan bahwa UE berencana untuk mereformasi pasar listrik dengan memisahkan "pengaruh dominan gas pada harga listrik."

Komisi Eropa juga tengah mengusulkan pembentukan European Hydrogen Bank baru dengan anggaran tiga miliar euro dari Dana Inovasi Eropa.