Menkes: Endemi perlu kesepakatan bersama pemimpin negara

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengemukakan status endemi membutuhkan kesepakatan bersama seluruh pemimpin negara berdasarkan situasi kasus yang terkendali di dalam negeri.

Pernyataan itu disampaikan Menkes Budi usai menghadiri Opening Ceremony COMSTECH-OIC Fellowship Program dan Peresmian Laboratorium Jejaring OIC COE, di Gedung Sujudi Kantor Kemenkes RI di Jakarta, Kamis, merespons pernyataan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bahwa akhir pandemi COVID-19 sudah di depan mata.

"Pandemi karena sifatnya dunia, kalau selesai harus kompak seluruh pemimpin dunia menyatakan selesai," katanya.

Baca juga: Wujudkan endemi, dokter imbau masyarakat segera vaksin booster pertama

Baca juga: Satgas: Booster, pekerjaan rumah yang harus dituntaskan untuk endemi

Menurut Budi, situasi pandemi di Indonesia sekarang relatif terkendali. Situasi itu dibuktikan saat Subvarian Omicron BA.4 dan BA.5 banyak memicu gelombang baru di dunia, tapi di Indonesia tidak terjadi.

"Posisi Indonesia relatif lebih baik, mudah-mudahan tetap ada di kelompok ini," katanya.

Salah satu tantangan untuk lepas dari status pandemi, kata Budi, adalah cakupan vaksinasi penguat COVID-19 di Indonesia yang masih relatif rendah di kisaran 60 persen dari total sasaran 236,66 juta jiwa.

Budi memperkirakan imunitas masyarakat berdasarkan manfaat vaksin dosis lengkap akan menurun pada awal 2023, sehingga jika terjadi gelombang susulan di dunia, Indonesia berpotensi terdampak.

"Vaksinasi dosis ketiga di Indonesia rendah. Sesudah enam bulan (imunitas) turun, termasuk imunitas saya rendah juga, sudah turun," kata Budi yang baru saja pulih dari infeksi COVID-19.

Baca juga: Satgas: Endemi di Indonesia disusun bertahap mulai awal 2023

Budi mengimbau masyarakat untuk segera mengakses kesempatan vaksinasi penguat (booster) di seluruh fasilitas layanan kesehatan yang tersedia.

"Kalau ada kesempatan, booster lagi," katanya.