Kemendikbud siap akomodasi calon guru penggerak asal Pesisir Selatan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyatakan kesiapannya untuk mengakomodasi seluruh calon peserta seleksi guru penggerak dari Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat.

Direktur Jenderal (Dirjen) Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek, Iwan Syahril mengemukakan selain percepatan implementasi kurikulum merdeka belajar, kesiapan itu juga sejalan dengan kuatnya semangat belajar guru di daerah itu dalam dua tahun terakhir.

"Tidak akan kami batasi. Daftar saja dulu," ujarnya saat berbincang dengan Bupati Pesisir Selatan Rusma Yul Anwar, CEO Teach First Indonesia Bukik Setiawan, perwakilan dari Kabupaten Sanggau dan Bantaeng di Jakarta, Kamis.

Baca juga: 2.760 guru lulus Pendidikan Guru Penggerak angkatan ketiga

Tidak hanya guru penggerak, Kemendikbudristek juga bakal mengakomodasi pengajuan untuk pengangkatan guru, mengingat Pesisir Selatan masih kekurangan guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN). Meski demikian, daerah harus membuat perencanaan dan data yang lengkap tentang kebutuhan di tempat masing-masing, sehingga permintaan itu bisa terukur.

Iwan tak menampik kekurangan guru berstatus ASN bukan saja terjadi di Pesisir Selatan, hampir seluruh daerah di Indonesia mengalami hal yang sama. Ia mencontohkan dari 100 yang mendaftar, yang lolos persyaratan hanya sekitar 70 persen. "Dinas Pendidikan itu layaknya Kemendikbudristek, bisa bikin perencanaan sendiri," terangnya.

Menurutnya, calon guru yang diusulkan hendaknya benar-benar orang yang berkeinginan kuat menjadi guru, sehingga memiliki nilai sebagai seorang pendidik, bukan sekedar mengajar. Profesi guru sangat strategis, bahkan menentukan masa depan sebuah bangsa maupun daerah dalam jangka.

Karena itu, lanjut Dirjen, pihaknya bakal mengganti metode perekrutan. Semua calon guru pelatihan dahulu sebelum direkrut. Ke depan perekrutan dilakukan sebelum pelatihan. Artinya, mereka yang pelatihan atau pendidikan guru adalah mereka yang memang berniat menjadi guru. Upaya itu telah dilakukan di banyak negara maju seperti Singapura dan Finlandia.

"Mereka nanti kita biayai semuanya. Tapi, jika ada yang mundur ketika pendidikan, wajib mengembalikan uang negara," ujar Dirjen.

Pada kesempatan itu, Bupati Pesisir Selatan Rusma Yul Anwar menyampaikan penegasan Dirjen merupakan harapan baru bagi dunia pendidikan di daerah itu.

Baca juga: Guru penggerak mentransformasi siswa pasif menjadi aktif dan kreatif

Baca juga: Sebanyak 8.105 guru ikuti Program Guru Penggerak angkatan kelima

Kekurangan guru berstatus ASN di Pesisir Selatan sebanyak 2.500 orang. Sedangkan yang lulus sebagai guru penggerak lebih dari 100 orang."Kami atas nama pribadi dan pemerintah kabupaten mengucapkan terima kasih atas peluang itu," ucap bupati.

Bupati mengusulkan perekrutan dan seleksi guru harus diambil alih pemerintah pusat, sehingga melahirkan para profesional yang benar-benar menjiwai sebagai seorang pendidik. Jika masih diserahkan daerah, rawan terjadi tindakan subyektif akibat berbagai faktor, seperti kekeluargaan, pertemanan, bahkan titipan secara politik.

Kendati demikian, proses usulan formasi dan penempatan mesti dikoordinasikan dengan daerah. Sebab, yang bakal memakai para guru itu daerah, sehingga sesuai dengan kebutuhan. "Kami optimistis, jika itu dilakukan bangsa ini akan maju. Kita harus punya tanggung jawab moril terhadap bangsa dan generasi pewarisnya," katanya.