BP2MI minta pemda ikut berperan cegah penempatan PMI ilegal

Tangerang (ANTARA) -

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) meminta pemerintah daerah ikut berperan aktif dalam upaya pencegahan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal.

"Dalam pencegahan penempatan PMI ilegal itu pemda bisa memperketat proses pemberian izin ke luar negeri. Dengan begitu, indikasi tidak sesuai prosedur bisa diproteksi secara dini," kata Kepala BP2MI Benny Rhamdani usai menghadiri Focus Group Discussion (FGD) PMI Merdeka dari Sindikat Ilegal di salah satu hotel di Bandara Soetta, Tangerang, Banten, Rabu.

Menurut dia, proteksi itu harus dimulai dari hulu, setiap keterangan surat desa yang memastikan masyarakatnya ke luar negeri harus ditanyakan kepentingannya apa dan diberangkatkan oleh siapa, jika tidak jelas maka jangan mengeluarkan surat keterangan itu.

Ia menyebutkan, PMI yang penempatannya tidak sesuai prosedur sangat rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) serta berpotensi mengalami kekerasan dan permasalahan ketenagakerjaan akibat tidak memiliki dokumen-dokumen perjanjian kerja yang legal.

"PMI yang tidak resmi pasti mengalami kekerasan fisik, seksual, gaji yang tidak sesuai dan tidak dibayar karena tidak terikat dalam perjanjian kerja," katanya.

Ia mengatakan, BP2MI saat ini sudah menangani kepulangan 1.400 jenazah PMI yang menjadi korban kekerasan saat bekerja di luar negeri. Kemudian, 2.400 PMI dalam kondisi sakit dan 95 persennya telah berhasil dipulangkan ke Indonesia.

"Sebanyak 1.400 jenazah sudah kami tangani kepulangannya dan mereka merupakan PMI tidak resmi atau ilegal. Kemudian 2.400 PMI yang sakit kita tangani selama dua tahun dan 95 persen mereka juga sudah dipulangkan," tuturnya.

Ia menambahkan, dari ribuan korban kasus tindak kekerasan yang terjadi didominasi oleh PMI ilegal, di mana mayoritas korbannya adalah pekerja kaum perempuan.

"Harus diingat bahwa penempatan PMI ilegal ini banyak mengorbankan kaum perempuan atau ibu-ibu," kata dia.