Menteri PPN berharap Regsosek dorong perwujudan Satu Data Indonesia

Regsosek akan terhubung dan memiliki keterkaitan antarbasis data di berbagai kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah, termasuk data terpadu kesejahteraan sosial.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa berharap data komprehensif yang terkumpul melalui program Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dapat mempercepat pembentukan Satu Data Indonesia.

“Regsosek akan terhubung dan memiliki keterkaitan antarbasis data di berbagai kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah, termasuk data terpadu kesejahteraan sosial,” kata Suharso dalam webinar “Mengawal Reformasi Sistem Perlindungan Sosial” yang dipantau di Jakarta, Rabu.

Data administrasi pendudukan yang menjadi basis data penduduk juga akan terintegrasi dalam data dari program Regsosek, demikian pula data pokok pendidikan dan keluarga.

Dengan Regsosek, Suharso berharap perdebatan terkait akurasi data dan kerusakan data karena faktor eksternal dan internal bisa dikurangi.

“Seluruh pihak diharapkan dapat turut menyukseskan pendataan awal Program Regsosek pada Oktober sampai November tahun 2022 ini,” katanya.

Baca juga: Menteri PPN berharap Regsosek dapat integrasikan program pemerintah

Data dari Program Regsosek juga diharapkan dapat menghapus kemiskinan ekstrem, melalui penyediaan data yang akurat sehingga bantuan pemerintah dapat lebih tepat sasaran.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebanyak 26,16 juta penduduk Indonesia atau 9,54 persen dari total penduduk masih tergolong miskin pada Maret 2022 dengan 7,50 persen penduduk miskin berada di perkotaan dan 12,29 persen berada di perdesaan.

“Institusi pemerintah diharapkan juga bisa mengintegrasikan data-data sektoral dengan data Regosek agar saling bisa memutakhirkan data. Kita harus bisa memanfaatkan data dengan baik,” katanya.

Baca juga: BPS lakukan Regsosek wujudkan satu data perlindungan sosial di Sulut

Dengan data hasil Regsosek, pemerintah daerah dan pemerintah desa berkewajiban memutakhirkan data mereka agar kualitas mereka bisa terjaga.

“Penggerak sosial juga perlu menyosialisasikan dan memasyarakatkan Regsosek untuk menyejahterakan masyarakat,” katanya.