Jakarta (ANTARA News) - Rencana kunjungan Komisi I DPR-RI ke Canberra guna melobi Parlemen Australia agar mendesak pemerintah federal meninjau kembali keputusannya memberi visa kepada 42 pencari suaka politik asal Papua Barat akan sia-sia karena parlemen dan senat negara itu reses selama April. Informasi dari situs "Parliament of Australia" (http://www.aph.gov.au/Senate/work/sitting2006.htm) yang diakses ANTARA News, Senin, menyebutkan, para anggota parlemen dan senat negara itu baru bersidang kembali (sitting) pada 9-11 Mei 2006 untuk membahas masalah anggaran. "Biasanya selama reses, para anggota Palemen dan Senat Australia itu pulang kampung," kata seorang warganegara Indonesia yang berdomisili di Canberra kepada ANTARA News yang menghubunginya dari Jakarta, Senin. Sementara itu, dalam perkembangan lain, sejumlah stasiun TV di Australia menayangkan 42 orang Papua yang diterima di Australia. Mereka diwawancarai media setempat dan mengatakan, mereka sedang dikejar-kejar militer Indonesia. Ada yang mengatakan, orang tua mereka seolah-olah ditembak dan dibuang ke laut. Ada pula yang mengatakan, orang tua mereka digantung sampai mati. Yang membuat `statemen` seperti itu adalah anak-anak kecil sehingga membuat para pemirsa TV di Australia terharu. Kemudian stasiun TV itu juga menayangkan gambar dimana para pencari suaka itu diberi rumah, makanan, dan bantuan Pemerintah Australia. Bahkan, mereka menyatakan, terima kasih kepada pemerintah Australia. Terkait dengan rencana kunjungan itu, Ketua DPR-RI Agung Laksono, Senin, menegasakan bahwa kunjungan resmi sejumlah anggota Komisi I ke Australia itu dimaksudkan untuk melobi Parlemen setempat agar mendesak Pemerintah Australia menarik kembali visa yang telah diberikannya kepada warga Papua. Menurut Agung dalam jumpa pers setelah menerima para anggota Komisi I DPR yang akan berangkat ke Australia itu, pemberian visa tersebut tidak berdasar dan memperlihatkan standar ganda Australia. Alasan bahwa pemberian visa itu disebabkan terjadi genocide, pengejaran dan pembunuhan terhadap warga Papua pun merupakan alasan yang tak berdasar, katanya. Terkait dengan delegasi DPR yang akan mengunjungi Parlemen Australia itu, ia mengatakan, mereka adalah delegasi resmi dan bukan bersifat pribadi-pribadi sebagaimana diberitakan koran-koran di Tanah Air. "Karena biayanya tak ada, maka ditanggung secara pribadi," katanya. Agung mengatakan, kunjungan delegasi DPR ke Parlemen Australia itu juga untuk membicarakan perlakukan buruk aparat Australia terhadap para nelayan Indonesia. "Tapi kunjungan ini bukan untuk merespons karikatur Presiden SBY yang dibuat oleh koran Australia," tambahnya. Delegasi yang akan dipimpin Ketua Komisi I DPR-RI, Theo L. Sambuaga itu terdiri atas Yuddi Chrisnandi (FPG), Happy Bone Zulkarnaen (FPG), Effendi Simbolon (FPDIP), Ali Mochtar Ngabalin (FBPR, Jeffrie Masie (FPDS) dan Jamaluddin Malik (FPAN) dan anggota DPR dari Papua. Agung mengatakan, sebelum kunjungan dilakukan, delegasi akan bertemu dengan Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto dan Kapolri Sutanto untuk mendapat masukan.(*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2006