Sekjen PBB serukan aksi kolektif untuk kurangi polusi udara

PBB (ANTARA) - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyerukan tindakan kolektif untuk mengurangi polusi udara dan mempertahankan planet yang sehat.

"Bersama-sama, kita dapat mengurangi pencemaran udara dan menjaga manusia serta planet ini tetap sehat dan aman," kata sekjen PBB itu dalam sebuah pesan video di Hari Udara Bersih Internasional untuk Langit Biru pada Rabu (7/9).

Sang sekjen memperingatkan pula bahwa pencemaran udara sejatinya mengingkari hak asasi miliaran orang. Udara tercemar mempengaruhi 99 persen manusia di planet ini, dan masyarakat miskin menjadi yang paling menderita.

"Khususnya perempuan dan anak perempuan, yang kesehatannya terganggu akibat memasak dan memanaskan dengan bahan bakar kotor," kata Guterres. "Masyarakat miskin juga tinggal di daerah yang dipenuhi asap buangan kendaraan dan industri."

"Polusi udara juga menyebabkan pemanasan global. Kebakaran hutan pun semakin mencemari udara," tambah Guterres.

Dia menyebutkan bahwa ketika orang terpapar polusi udara dan panas yang ekstrem, risiko kematian mereka sekitar 20 persen lebih tinggi.

"Pada Hari Udara Bersih Internasional untuk Langit Biru yang ketiga ini, saya menyerukan kepada semua negara untuk bekerja sama dalam memerangi polusi udara," kata Guterres.

Guterres lebih lanjut menyerukan masyarakat internasional untuk "berinvestasi dalam energi terbarukan dan segera meninggalkan bahan bakar fosil, segera beralih ke kendaraan nol emisi dan moda transportasi alternatif, meningkatkan akses ke metode memasak, pemanasan dan pendinginan yang bersih, serta mendaur ulang limbah alih-alih membakarnya."

Negara-negara anggota PBB menyadari kebutuhan untuk secara substansial mengurangi jumlah kematian dan penyakit akibat bahan kimia berbahaya, pencemaran dan kontaminasi udara, air, dan tanah pada 2030, serta mengurangi dampak lingkungan yang merugikan perkotaan dengan memberikan perhatian khusus pada kualitas udara dan pengelolaan sampah perkotaan dan lainnya pada 2030.