Mentan sebut sektor pertanian harus lebih antisipatif pada 2023

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyebutkan sektor pertanian dan pangan harus lebih antisipatif pada tahun 2023 yang dinilai akan mengalami gejolak dari dampak perubahan iklim, turbulensi ekonomi global, hingga situasi politik nasional.

Menteri Syahrul dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa pemerintah perlu memberi perhatian lebih dengan menyiapkan bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat maupun petani untuk mengatasi kondisi tersebut.

"Tahun 2023 tentu saja masuk pada kondisi puncak climate change, dan berbagai turbulensi ekonomi global yang harus menjadi antisipasi. Oleh karena itu bantuan-bantuan sosial tentu akan menjadi bagian-bagian yang harus diperhatikan," kata Syahrul.

Selain itu, kondisi politik dalam negeri yang menjelang pemilu pada tahun 2024 juga harus direspon dengan mempercepat realisasi aspirasi sektor pertanian lebih awal. Menurut Syahrul, sektor pertanian akan bisa diandalkan kembali untuk menjadi bantalan ekonomi saat terjadi situasi kondisi ekonomi global yang tidak menentu seperti halnya pada krisis akibat pandemi Covid-19.

"Saya kira bantalan utama menghadapi turbulensi kondisi global maupun nasional adalah pertanian. Makan harus tersedia, dan tentu saja bantuan-bantuan sosial akan menjadi bagian-bagian yang penting," kata dia.

Dalam rapat kerja Kementerian Pertanian bersama dengan Komisi IV DPR RI, Mentan Syahrul menjabarkan target produksi beberapa komoditas utama pertanian untuk tahun 2023. Antara lain produksi padi sebesar 54,5 juta ton, jagung 23,05 juta ton, kedelai 590 ribu ton, cabai 2,93 juta ton, bawang merah 1,71 juta ton, tebu 37,15 juta ton, dan daging sapi kerbau 465 ribu ton.

Syahrul menjelaskan bahwa Kementerian Pertanian mendapatkan tambahan alokasi anggaran sebesar Rp1,7 triliun pada tahun 2023 menjadi Rp15,4 triliun.

Tambahan anggaran sebesar Rp1,7 triliun tersebut akan digunakan untuk penanganan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak senilai Rp1,25 triliun dan untuk pengembangan produksi kedelai nasional sebesar Rp450 miliar.