Pemprov Jateng raih tiga penghargaan BKN Award 2022

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meraih tiga penghargaan BKN Award 2022 yang diserahkan langsung oleh Kepala BKN Bima Haria Wibisana kepada Gubernur Jateng Ganjar Pranowo di Semarang.

Ketiga penghargaan tersebut merupakan kategori implementasi penerapan manajemen kerja, kategori special mention komitmen peningkatan pelayanan kepegawaian BKN, serta kategori pemanfaatan penerapan data sistem informasi dan CAT.

Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu, Bima mengatakan kategori special mention diberikan karena dia menilai ada komitmen Pemprov Jateng dalam mendorong peningkatan pelayanan kepada aparatus sipil negara (ASN) di Jawa Tengah.

"Special mention itu kami melihat komitmen Pemprov untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada ASN Jawa Tengah. Jadi, itu diberikan kepada daerah yang berupaya dengan sungguh-sungguh. Jadi, tidak semua daerah dapat special mention ini," kata Bima.

Melalui BKN Award 2022, Bima berharap setiap daerah yang mendapatkan penghargaan dapat mengoptimalkan pelayanan kepada ASN agar menjadi lebih baik lagi ke depannya.

Dalam penyerahan penghargaan tersebut, Ganjar menyampaikan kepada BKN untuk mendapatkan evaluasi, sehingga dapat melakukan penyempurnaan agar pelayanan publik dapat lebih baik lagi.

Ganjar mengatakan penghargaan itu membuktikan kesuksesan Pemprov Jawa Tengah dalam menyelenggarakan manajemen ASN, mulai dari aspek pengadaan, proses bisnis kepegawaian, manajemen kinerja, penerapan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), hingga pemanfaatan layanan digital.

"Penghargaan itu menjadi pemacu buat kami, karena kami mendapatkan penghargaan tidak pada rangking yang tinggi. Itu artinya kami harus tingkatkan lagi dan tentu inovasi-inovasi yang dikembangkan teman-teman membuahkan hasil," kata Ganjar.

Dia mencatat setidaknya ada tiga poin yang harus dibenahi oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Tengah dalam proses manajemen ASN. Pertama, model seleksi CPNS sebaiknya tidak berpatokan pada tes potensi akademik saja.

Kedua, kuantitas ASN di Jawa Tengah masih perlu dievaluasi untuk mengisi kekurangan atau kekosongan di sejumlah sektor dalam rangka pemanfaatan otonomi daerah di Jawa Tengah.

Ketiga, pelayanan digital kepada masyarakat menjadi catatan penting untuk diperbaiki secepat mungkin. Menurutnya, digitalisasi layanan masyarakat kini harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman yang semakin cepat.

"Penghargaan ini bagian dari cara kami mengkoreksi ulang apa yang sudah kami kerjakan dan kami capai, yang ternyata dalam penilaiannya belum bagus," ujar Ganjar.