Kementerian PUPR bangun Bendungan multifungsi Way Apu di Maluku

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air membangun Bendungan multifungsi Way Apu yang akan memasok air irigasi seluas 10.000 hektare di Kabupaten Buru, Maluku.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pengelolaan sumber daya air dan irigasi terus dilanjutkan dalam rangka mendukung produksi pertanian yang berkelanjutan.

“Pembangunan bendungan akan diikuti dengan ketersediaan jaringan irigasi. Dengan demikian bendungan yang dibangun dapat segera dimanfaatkan karena airnya dipastikan mengalir sampai ke sawah-sawah milik petani,” katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

Bendungan Way Apu dirancang untuk dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat Maluku terutama dalam hal ketersediaan air irigasi seluas 10.000 hektare, tersedianya air baku dengan debit 500 liter/detik, kemampuan mereduksi banjir sebesar 557 m3/detik, sebagai pembangkit listrik sebesar 8 MW yang mampu menerangi kurang lebih 8.750 rumah dengan daya 900 W, serta sebagai tempat pariwisata baru yang akan menumbuhkan perekonomian daerah.

Bendungan ini membendung Sungai Way Apu yang merupakan salah satu sungai terpanjang di Pulau Buru yang alirannya melintasi permukiman di daerah Way Apu dan terletak di Kabupaten Buru.

Bendungan Way Apu dibangun dengan nilai kontrak sebesar Rp2,08 triliun yang terbagi menjadi dua paket pekerjaan. Paket 1 berupa konstruksi bendungan utama senilai Rp1,07 triliun oleh kontraktor PT PP-Adhi Karya, KSO. Kemudian, pekerjaan paket 2 berupa konstruksi bendungan pelimpah (spillway) senilai Rp1,01 triliun oleh kontraktor PT Hutama Karya-Jakon, KSO.

Kepala Balai Wilayah Sungai Maluku Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Marva Rania Ibnu mengatakan, pembangunan bendungan yang memiliki kapasitas daya tampung sebesar 50,05 juta m3 ini kontraknya dimulai sejak Desember 2017.

"Hingga saat ini progres fisiknya sebesar 42,36 persen. Pembangunan Bendungan Way Apu sempat terkendala pembebasan lahan pada awal pembangunan, sehingga dilakukan adendum kontrak semula rampung pada 2022 menjadi 2024. Namun kami upayakan percepatan konstruksi untuk dapat rampung pada akhir 2023," kata Marva.