Anggota DPR: Penyesuaian harga BBM jadi pilihan rasional

Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi merupakan langkah penyesuaian yang menjadi pilihan rasional.

"Dalam konteks ini, kemampuan pemerintah untuk memberikan subsidi tentu memiliki keterbatasan. Jadi, kenaikan harga ini hal yang rasional di tengah krisis ekonomi global," katanya di Jakarta, Rabu.

Anggota Komisi XI itu menegaskan kenaikan harga BBM bersubsidi ini memiliki alasan yang kuat, dimana harga minyak dunia atau world trade international crude sudah terlampau jauh di luar perkiraan.

Menurut dia, pasca-keputusan kenaikan BBM subsidi tersebut, setidaknya terdapat empat hal yang harus dilakukan pemerintah untuk menghadapi dampak kenaikan BBM bersubsidi.

Pertama, meningkatkan kinerja perekonomian nasional menjadi lebih sehat dan produktif dengan menghilangkan ekonomi biaya tinggi dan hambatan struktural.

"Sehingga bisa terus menarik investasi luar negeri maupun dalam negeri yang dapat membuka lapangan kerja. Dengan demikian rakyat menjadi produktif dan tetap memiliki daya beli," jelasnya.

Kedua, kata Zulfikar, menggunakan sumber daya yang dimiliki di mana pemerintah mesti terus mengendalikan laju inflasi di tengah masyarakat, terutama di sektor pangan. Sebab, sebelum kenaikan BBM, inflasi di sektor pangan sudah mencapai 11 persen.

"Karena itu, jangan sampai masyarakat kelas bawah kehilangan kemampuan daya beli yang drastis untuk masalah pangan," ucapnya.

Ketiga, efektivitas dari program-program perlindungan sosial (perlinsos) harus semakin baik. Disampaikan-nya, penerima program perlinsos harus yang benar-benar membutuhkan dan terpukul akibat kenaikan BBM bersubsidi ini.

"Selama ini banyak penerima yang tidak berhak, sedangkan yang berhak justru tidak tersentuh sama sekali. Masalah data merupakan pekerjaan rumah pemerintah yang belum tuntas diselesaikan hingga hari ini," tuturnya.

Keempat, pemerintah harus menghilangkan inefisiensi dalam pengelolaan anggaran. Pelbagai program dan kegiatan yang tidak urgen sebaiknya dihapus, serta jika ada yang bisa ditunda, sebaiknya ditunda sampai keadaan ekonomi lebih baik lagi.

"Anggaran difokuskan untuk melindungi masyarakat tidak mampu dari dampak inflasi. Jangan sampai ketika rakyat menderita, pemerintah malah boros dengan anggarannya. Di dalam setiap krisis ekonomi, negara harus menjadi pihak yang paling menderita, bukan rakyatnya," katanya menegaskan.