Surabaya (ANTARA News) - Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar menyatakan, kader muda PKB yang tergabung dalam Garda Bangsa (Gerakan Pemuda Kebangkitan Bangsa) siap melawan intervensi Australia atas NKRI. "Garda Bangsa se-Indonesia siap melawan bila Australia melakukan intervensi terhadap kedaulatan NKRI. Itu tak bisa ditawar-tawar," katanya saat memberi sambutan pada pelantikan dan pembukaan Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) DPW PKB Jatim di Surabaya, Sabtu. Ia mengemukakan hal itu di hadapan sekitar 350 pengurus PKB se-Jatim serta sejumlah ulama, diantaranya KH Chotib Umar (Jember), KH Nawawi Abdul Djalil (Sidogiri, Pasuruan), KH Idris Sahlan (Manyar, Gresik), dan KH Bakir Adlan (Paciran, Lamongan). Dalam acara yang juga dihadiri Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Erman Suparno itu, Muhaimin menyatakan pemerintah dan masyarakat Indonesia sejak awal memang sudah sangat perhitungan dengan Australia. "Bagaimana pun, Australia sebagai negara tetangga sudah berkali-kali memiliki agenda khusus, karena itu kita perlu mengantisipasi agenda tertentu dari Australia," kata keponakan Ketua Umum Dewan Syuro DPP PKB KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tersebut. Ketika diwawancarai pers, ia mengatakan, Departemen Luar Negeri (Deplu) perlu melakukan lobi-lobi diplomatik dan bekerjasama dengan Departemen Pertahanan (Dephan) untuk melakukan antisipasi secara khusus terhadap Australia. "Deplu dan Dephan perlu membuat pola-pola khusus agar Indonesia tak diobok-obok (diintervensi) negara lain, apalagi Australia itu sudah jelas mengincar Papua dan sejumlah kepentingan ekonomi yang ada di Indonesia," katanya. Ditanya tentang perlunya pemutusan hubungan diplomatik dengan Australia, ia menyatakan hal itu masih perlu diperhitungkan lebih matang lagi, karena yang diperlukan adalah Australia memahami keinginan Indonesia. "Kalau soal itu (pemutusan hubungan diplomatik) perlu dihitung lagi, tapi saya kira Australia memang diskriminatif dengan aturan soal pengungsi, karena ada kelompok yang diterima dan ada yang ditolak, bahkan ada yang diminta mengungsi ke Indonesia saja," katanya. Pandangan agak keras justru disampaikan anggota FKB DPR RI asal Jawa Timur, Ario Wijanarko. "Saya kira sebaiknya kita putuskan saja hubungan diplomatik dengan Australia, karena Australia lebih membutuhkan Indonesia," katanya. Menurut dia, pemutusan hubungan diplomatik akan dapat memberi pelajaran dibanding sekedar menarik Duta Besar (Dubes) RI di Australia, sebab penarikan Dubes RI di negara Kanguru itu tidak pernah ditanggapi serius. "Kalau pemutusan hubungan diplomatik, maka pemerintah Australia pasti akan diprotes warga negaranya yang mempunyai bisnis atau sering berwisata di Indonesia, apalagi mereka sudah pakai travel warning dan pelecehan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lewat kartun," katanya.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2006
