Manado (ANTARA News) - Menteri Perencanaan Pembangungan Nasional/Kepala Bappenas, Paskah Suzzeta mengatakan, dalam tahun 2006 pemerintah menangguhkan semua program pembangunan kantor pemerintah baru, pembelian tanah untuk kepentingan kantor serta mobil baru dalam upaya penghematan terhadap keuangan negara. "Selain itu, menghemat biaya perjalanan dinas, terutama ke luar negeri bila tidak betul-betul diperlukan, demikian juga rapat-rapat, lokakarya, workshop kalaupun mendesak dilaksanakan sedapat mungkin memanfaatkan ruangan di kantor bukan di hotel-hotel mewah," kata Menteri Paskah Suzzeta ketika membuka Musyawarah Pembangunan Regional (Musrenbangreg) wilayah D se Sulawesi di Kota Manado, Sulawesi Utara, Sabtu. Hal ini merupakan pesan khusus Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada sidang Kabinet baru lalu menginstruksikan seluruh Menteri dan kepala lembaga untuk lakukan penghematan anggaran karena semakin besar subsidi untuk kesejahteraan masyarakat dalam APBN tahun 2006. Subsidi yang harus ditambah, antara lain subsidi langsung tunai, dimana pemerintah mengalokasikan kembali tambahan subsidi sebesar Rp1,8 triliun terkait dengan penambahan angka kemiskinan menjadi 19,2 juta Kepala Keluarga (KK) dari sebelumnya hanya 15,5 juta KK. Pada akhir Desember 2005 lalu setelah dilakukan sensus dan perhitungan secara cermat ternyata ada hampir 10 juta orang menyatakan miskin, paling banyak di Jawa. Setelah diklarifikasi ditolelir hanya dua juta KK penuhi masuk kriteria, sehingga keluarga miskin mencapai 19,2 juta KK. Selain itu, beban terhadap APBN mengalami kenaikan menyusul dibatalkannya kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) sebesar Rp10 sampai Rp11 triliun, sehingga dalam tahun 2006 besaran subsidi mencapai Rp27 triliun, hal ini ditempuh dalam rangka menjaga kemampuan daya beli masyarakat. Dalam Musrenbangreg diikuti para Gubernur, Bupati/Walikota serta Kepala Bappeda secara Sulawesi tersebut, Menteri mengatakan, pemerintah daerah harus berani membuka akses luas kepada pengusaha terutama terkait dengan peningkatan pajak dan kembangkan hasil produksi ke mancanegara melalui ekspor. Dalam kondisi saat ini, tidak mungkin bagi pemerintah membuat kembali Badan Usaha Milik Negara (BUMN dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sebab dirasakan bukannya memberikan kontribusi bagi pemerintah, tetapi justru jadi beban dan sektor swasta menjadi salah satu yang perlu menjadi diperhatikan. Pemerintah daerah jangan takut memberikan akses kepada para pengusaha, kendati demikian perlakukan mereka secara proporsional, jangan sampai nanti terjadi kolusi antara pengusaha dan pejabat, katanya dan menambahkan, buka akses seluas-luasnya dengan memberikan fasilitas. Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2005 dan perkiraan pencapaian sasaran tahun 2006, berbagai masalah dan tantangan cukup berat masih menghadang pada tahun-tahun mendatang pengangguran terbuka dan kemiskinan masih menjadi masalah utama, ujarnya. Acara tersebut dihadiri di antaranya Gubernur Sulut Sarundajang, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi serta Kepala Bappeda Propinsi dan kabupaten kota di pulau Sulawesi tersebut. (*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2006