Manado (ANTARA News) - Menneg Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Paskah Suzetta mengatakan, pemerintah daerah harus mau memberikan akses dan fasilitas kepada para pengusaha sehingga mereka mau menanamkan modal mereka. "Pokoknya pemerintah daerah harus memberikan fasilitas kepada para pengusaha. Jangan dijauhi para pengusaha. Justru dia didorong sehingga bisa memberikan kontribusinya," kata Paskah usai memberikan sambutan dalam Musrenbangreg wilayah D se-Sulawesi di Manado, Sabtu. Paskah mengatakan, fasilitas yang dimaksudkan antara lain berupa kemudahan-kemudahan dalam perizinan. "Jangan membuat perizinan yang memberatkan masyarakat terutama pengusaha," katanya. Dia menjelaskan seandainya perizinan dijadikan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan harga mahal, sulit untuk mengembangkan usaha dan mengembangkan ekspor. "Kita memang harus ada risk dari pemerintah untuk meningkatkan usaha ini dan memfokuskan pada pertanian, kelautan, pariwisata dan pembinaan usaha mikro dan kecil," katanya. Dia juga mengingatkan agar pemda jangan hanya mengejar PAD dalam jangka pendek, tapi harus memikirkan bagaimana meningkatkan pendapatan domestik bruto (PDB). "Namun demikian pengalaman selama ini menunjukkan masih adanya beberapa pemerintah daerah yang lebih mengutamakan peningkatan PAD dalam jangka pendek daripada peningkatan kemampuan pengelolaan dan pengembangan potensi ekonomi dan keuangan daerahnya," katanya. Menurutnya, kebijakan berfokus pada PAD yang diimplementasikan pada pemberlakuan berbagai macam pungutan, baik melalui retribusi, pajak ataupun pungutan lainnya dikhawatirkan akan menghambat dunia usaha terutama usaha mikro, kecil dan menengah. "Dengan demikian orientasinya lebih baik kepada peningkatan PDB," demikian Paskah.(*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2006