Bupati dan Setwapres rakor penuntasan dampak gempa Selayar

Makassar (ANTARA) - Bupati Kepulauan Selayar H Muh Basli Ali mengikuti rapat koordinasi penuntasan dampak bencana gempa dengan Sekretariat Wapres (Setwapres) RI secara virtual melalui zoom meeting, di Kediaman Bupati Selayar, Selasa.

Rapat koordinasi ini melibatkan Kementerian PU PR, Kemenko PMK, BNPB, dan diikuti pula oleh Kepala Bappelitbangda, Kadis PU, Kepada BPBD, dan Kadis Tarkim Kepulauan Selayar.

Deputi Dukungan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan (PMPP) Setwapres Suprayoga Hadi, mengatakan rakor ini dalam rangka menindaklanjuti arahan Wakil Presiden pada saat menerima audiensi dan permohonan Bupati Kepulauan Selayar sehubungan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana 7,4 SR.

"Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin telah menginstruksikan seluruh pemangku kepentingan bekerjasama mendukung penuntasan rehabilitasi dan rekonstruksi setelah bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan," ucapnya.

Mewakili Kemenko PMK, Mery Efriana menanggapi permohonan percepatan penuntasan penanganan setelah gempa, menekankan perlunya kelengkapan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca-bencana (R3P) gempa bumi di Kepulauan Selayar sebagai payung hukum.

"Setelah dokumen R3P ini selesai disusun dan dilegalkan oleh kepala daerah kemudian dokumen tersebut akan diserahkan kepada BNPB yang selanjutnya dilakukan review, baru kementerian akan menghitung realisasi pendanaan yang akan diberikan," ujarnya

Bupati Basli Ali menyampaikan terima kasih atas upaya seluruh pihak yang sudah berkontribusi dalam penanggulangan bencana yang menimpa Kabupaten Kepulauan Selayar.

"Peristiwa bencana gempa bumi melanda Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan, pada 14 Desember 2021 lalu. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,4 itu memberikan dampak kerusakan infrastruktur di Kecamatan Pasimarannu dan Kecamatan Pasilambena," ujarnya

Kesempatan tersebut juga dimanfaatkan Bupati mempertanyakan dan menyampaikan keluh kesah dan kebutuhan masyarakat khususnya perbaikan rumah warga terdampak gempa yang sampai saat ini belum juga terealisasi dari BNPB.

Sementara itu, pihak BNPB menjelaskan progres penanganan perbaikan rumah rusak berat terdampak gempa sebesar Rp7,9 miliar yang dialokasikan pada Tahun 2021 sudah sesuai target.

"Masa hibah 10 Desember 2022, dan saat ini review dari Irtama BNPB telah terbit dan sudah berproses di Kementerian Keuangan, memang lama karena bukan hanya Selayar, melainkan semua wilayah diproses secara bersamaan," ujarnya.*