Roma (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan komitmen Pemerintah Indonesia dalam mengelola kelautan dan perikanan secara berkelanjutan sesuai prinsip Ekonomi Biru dalam sidang The Committee on Fisheries (COFI) ke-35 di Roma, Italia, Senin (5/9/2022).

Implementasi program-program Ekonomi Biru pada sektor kelautan dan perikanan Indonesia diyakininya akan berkontribusi besar pada pemenuhan pangan global, di mana Badan Pangan Dunia (FAO) telah memprediksi bahwa kebutuhan protein global akan meningkat hingga 70% pada tahun 2050.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat menyampaikan pidato terkait komitmen Pemerintah Indonesia dalam mengelola sektor kelautan dan perikanan secara berkelanjutan, pada Sidang Committee on Fisheries (COFI) ke-35 di Roma, Italia, Senin (5/9/2022).

"Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kekayaan keanekaragaman hayati laut yang berlimpah meyakini dapat memberikan sumbangsih yang cukup besar untuk memenuhi protein dunia. Indonesia terus bekerja untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat menyeimbangkan keperluan dan kesejahteraan masyarakat sembari mampu menyediakan lingkungan laut yang sehat," ujar Menteri Trenggono saat menyampaikan pidatonya dalam Sidang COFI, Senin pagi waktu setempat.

COFI atau Komite Perikanan didirikan oleh Konferensi FAO pada tahun 1965. Ini adalah satu-satunya forum antar-pemerintah global di mana Anggota FAO bertemu untuk meninjau dan mempertimbangkan masalah dan tantangan yang terkait dengan perikanan dan akuakultur.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono berdiskusi dengan Peter Thomson, Diplomat Fiji and the United Nations Secretary-General's Special Envoy for the Ocean.

Dia melanjutkan, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan lima strategi Ekonomi Biru untuk memaksimalkan potensi sumber daya laut yang dimiliki. Dimulai dari program perluasan kawasan konservasi terbatas dengan target 30% dari seluruh perairan untuk menjaga serapan karbon dan memproduksi oksigen, juga sebagai zona spawning dan nursery ground.

Kemudian kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota untuk menjaga populasi perikanan dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Lalu program pengembangan budidaya perikanan untuk mendorong nelayan-nelayan di zona penangkapan terukur agar dapat beralih pada kegiatan budidaya yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Selanjutnya program yang menjamin wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terjaga dengan baik sehingga tidak terjadi kerusakan akibat aktivitas ekonomi, serta program ekonomi sampah yang melibatkan nelayan lokal dan industri dengan cara tidak mengambil ikan tetapi mengambil sampah di laut dalam kurun waktu tertentu.

"Kita tidak bisa hanya mendorong dan memanfaatkan potensi ekonomi laut kita. Kita harus bertindak secara bertanggung jawab. Karena nasib generasi masa depan kita ditentukan oleh komitmen kita untuk melindungi dan mempertahankan laut kita," pungkasnya.

Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto menambahkan selain menyampaikan General Statement di Sidang Committee on Fisheries ke-35, Menteri Trenggono juga akan menyampaikan speech di High Level Special Event of The International Year of Artisanal Fisheries and Aquaculture (IYAFA).

“Pak Menteri juga akan ada bilateral meeting dengan Direktur Jenderal FAO dan The Committee on Fisheries (COFI),” katanya.

Diungkapkannya, saat membuka sidang, Dirjen FAO Qu Dongyu sempat menyinggung kondisi sektor perikanan Indonesia yang terus menunjukkan kemajuan.

"Perhatian yang tinggi dari FAO menjadikan agenda Menteri Trenggono di Roma sangat strategis bagi perkembangan sektor kelautan dan perikanan Indonesia, karena di kesempatan itu delegasi Indonesia memperkenalkan langkah-langkah terobosan KKP dalam pelaksanaan program pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Sidang COFI ke-35 akan dijadikan kesempatan sinergi dukungan FAO dalam program ekonomi biru KKP,” tutupnya.

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2022