"Aspirasi yang disampaikan sudah dicatat oleh pemerintah pusat. Karena itu saya imbau warga empat distrik tetap tenang, tidak memaksakan kehendak, tetapi mengikuti mekanisme yang berlaku," ujar Waterpauw dalam siaran pers di Manokwari, Senin.
Waterpauw juga meminta agar warga empat distrik turut menciptakan situasi yang aman dan kondusif di wilayah masing-masing sehingga tidak mengganggu ketertiban umum seperti melakukan blokade jalan atau fasilitas pemerintah.
Ia mengakui tentang adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya yang menetapkan wilayah pemerintahan Kabupaten Tambrauw meliputi empat distrik dimaksud. Namun hal itu akan dirunut kembali dalam rapat dengar pendapat (RDP) pemerintah provinsi Papua Barat dengan panitia kerja Komisi II DPR RI di Jakarta.
"Pemerintah Provinsi Papua Barat menghargai keputusan MK namun ada semangat masyarakat asal empat distrik sebagai aspirasi yang akan kami sampaikan dalam forum politik dengan panitia kerja Komisi II DPR RI," ujar Waterpauw.
Pada kesempatan terpisah Ketua DPR Provinsi Papua Barat Orgenes Wonggor menyatakan aspirasi warga empat distrik menjadi salah satu prioritas tim panja percepatan pemekaran Provinsi Papua Barat Daya yang sudah terakomodir dalam daftar inventaris masalah (DIM) DPRP Papua Barat.
Wonggor menegaskan kembali bahwa, pemerintah, DPRP, tim percepatan pemekaran DOB provinsi Papua Barat Daya (PDB) beserta Pj Bupati Tambrauw sudah sepakat agar empat distrik dimaksud akan dikembalikan ke provinsi induk Papua Barat.
"Aspirasi masyarakat empat distrik ini telah ditindaklanjuti kepada komisi II DPR RI dan DPD RI Perwakilan Papua Barat. Sehingga kami berharap blokade jalan trans Papua Barat segera dibuka," ujar ketua DPRP Papua Barat Orgenes Wonggor.
Diketahui warga empat distrik melakukan aksi blokade jalur trans Papua Barat sejak Minggu (4/9) siang kemarin. Aksi itu berlanjut Senin, warga empat distrik Mengge unjuk rasa di kantor Gubernur dan DPRP Papua Barat di Manokwari.
Dalam aksi tersebut perwakilan warga empat distrik menyerahkan pernyataan sikap kepada Wempi Mandacan salah sa pejabat Pemerintah Provinsi Papua Barat yang ditugaskan mewakili Pj Gubernur Paulus Waterpauw.
Aksi tersebut berlangsung aman dan tertib dalam pengawasan ketat personel gabungan kepolisian daerah (Polda) Papua Barat.
Pewarta: Hans Arnold Kapisa
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2022
