Pemprov DKI tekan potensi kenaikan harga

diperkirakan berdampak pada semua sektor di antaranya angkutan, logistik dan sektor lain

Jakarta (ANTARA) - Pemprov DKI Jakarta berupaya menekan potensi kenaikan harga setelah penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

"Hampir pasti ada kenaikan harga. Namun kami harapkan kenaikan harganya tidak besar, sehingga masih dapat dijangkau warga Jakarta khususnya," kata Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria di Balai Kota Jakarta, Senin.

Meski begitu, Riza belum membeberkan upaya spesifik yang dilakukan untuk menekan potensi inflasi.

Pihaknya masih membahas upaya meredam kenaikan harga dengan merapatkan barisan melalui sejumlah rapat koordinasi lintas sektor dan lembaga termasuk BUMD bidang pangan di Jakarta.

"Kami terus melakukan koordinasi dengan semua pihak. Terutama Dinas KPKP (Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian) (KPKP) dan BUMD Pasar Jaya. Pokoknya seluruh yang terkait dengan pangan dan inflasi, kami lakukan rapat penyesuaian," imbuh Riza.

Selain meredam kenaikan harga, dalam pembahasannya, kata dia, juga mencari solusi untuk mempertahankan daya beli masyarakat di tengah bayang-bayang inflasi atau kenaikan harga.

Menurut dia, kenaikan harga BBM bersubsidi diperkirakan berdampak pada semua sektor di antaranya angkutan, logistik dan sektor lain.

"Nanti kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, semua stakeholder yang ada, bagaimana kami menyikapi ini secara baik, tentu juga nanti akan ada upaya penyesuaian harga," imbuh Riza.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memutuskan menyesuaikan harga BBM bersubsidi.

Adapun kenaikan harga BBM subsidi jenis Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter, solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter, Pertamax nonsubsidi naik dari Rp12.000 jadi Rp14.500 per liter.

Kenaikan harga BBM bersubsidi itu mencermati anggaran subsidi dan kompensasi energi yang ditanggung pemerintah naik sampai Rp502,4 triliun dari awalnya Rp152,5 triliun.

Sedangkan sebagian besar subsidi dinikmati masyarakat dengan ekonomi menengah ke atas.

"Lebih dari 70 persen subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu yaitu pemilik mobil-mobil pribadi," kata Presiden Joko Widodo dalam jumpa pers pengumuman penyesuaian harga BBM bersubsidi di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (3/9).
Baca juga: Wagub DKI minta demo tolak kenaikan BBM tidak anarkis
Baca juga: GP Ansor: Penyesuaian harga BBM bentuk keadilan subsidi untuk rakyat
Baca juga: LAB 45: Harga minyak dunia jadi faktor penyesuaian harga BBM subsidi