Dinas Dikbud Mukomuko minta Kejari dampingi pembelian seragam sekolah

Mukomuko (ANTARA) - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, meminta bantuan Kejaksaan Negeri setempat untuk mendampingi instansi-nya dalam kegiatan pembelian 5.870 paket seragam sekolah bagi siswa SD dan SMP di daerah ini.

"Kita minta pendampingan khusus dari Kejari Mukomuko mulai dari perencanaan, pelelangan, hingga pelaksanaan," kata Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko Arni Gusnita di Mukomuko, Senin.

Pemerintah Kabupaten Mukomuko tahun ini mengalokasikan dana sebesar Rp2,7 miliar yang bersumber dari APBD untuk membeli sebanyak 5.870 paket seragam untuk 5.870 pelajar SD dan SMP yang tersebar di daerah ini.

Ia menjelaskan, setiap paket seragam sekolah tersebut terdiri dari seragam sekolah merah putih dan putih biru yang dilengkapi topi dan dasi serta baju olahraga untuk pelajar SD dan SMP.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko dan Kejaksaan Negeri setempat sebelumnya telah menandatangani nota kesepahaman atau MoU terkait pendampingan seluruh kegiatan pembangunan sarana pendidikan agar kegiatan di dinas ini sesuai dengan aturan yang berlaku.

Ia mengatakan, pihaknya meminta bantuan kepada Kejaksaan Negeri khusus untuk mendampingi khusus kegiatan pembelian baju seragam sekolah bagi siswa sedangkan MoU untuk pendampingan seluruh kegiatan di dinas tersebut di luar kegiatan.

Ia mengatakan instansinya menggunakan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui e-katalog untuk membeli sebanyak 5.879 paket seragam untuk pelajar SD dan SMP di daerah ini.

"Kami menggunakan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui e-katalog karena pengadaan dengan sistem ini lebih aman dan prosesnya lebih cepat," ujarnya.

Selanjutnya penyedia barang dan jasa pemerintah diberikan waktu selama 100 hari setelah penandatanganan kontrak kerja untuk menyelesaikan pekerjaan pengadaan seragam sekolah.

Sementara itu, ia mengatakan, program seragam sekolah gratis untuk pelajar SD dan SMP di daerah ini merupakan tindak lanjut dari visi dan misi bupati dan wakil bupati setempat.