KPK usut penerimaan uang Bupati nonaktif Pemalang dari pihak swasta

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan penerimaan uang untuk tersangka Bupati nonaktif Pemalang Mukti Agung Wibowo (MAW) dari pihak swasta dalam kasus dugaan suap jual-beli jabatan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Senin, mengatakan KPK memeriksa lima saksi di Polres Pemalang, Jumat (2/9), dalam penyidikan kasus dugaan suap tersebut.

"Dikonfirmasi adanya penerimaan uang dari pihak swasta untuk tersangka MAW," kata Ali Fikri.

Lima saksi yang diperiksa itu ialah Kepala Pasar Pemalang Patoni, Camat Bantarbolang Waluyo, pegawai negeri sipil (PNS) bernama Misdiyanto, sopir atau staf bagian umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Danny, dan AB Yulianto alias Bagun selaku wiraswasta.

Selain itu, KPK juga mendalami pengetahuan kelima saksi tersebut terkait dugaan aliran uang untuk tersangka MAW dari sejumlah aparatur sipil negara (ASN) yang akan dipromosikan untuk jabatan tertentu.

KPK total menetapkan enam tersangka; yang dua di antaranya ialah sebagai penerima, yakni MAW dan Adi Jumal Widodo (AJW) dari pihak swasta atau Komisaris PD Aneka Usaha (PD AU).

Sementara itu, empat tersangka selaku pemberi suap ialah penjabat (Pj.) Sekda Kabupaten Pemalang Slamet Masduki (SM), Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pemalang Sugiyanto (SG), Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Pemalang Yanuaris Nitbani (YN), dan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pemalang Mohammad Saleh (MS).

Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan tersangka MAW, setelah beberapa bulan dilantik menjadi Bupati Pemalang, merombak dan mengatur ulang posisi jabatan untuk beberapa eselon di lingkungan Pemkab Pemalang.

Sesuai arahan MAW, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemalang membuka seleksi terbuka untuk posisi jabatan pimpinan tinggi pratama di Pemkab Pemalang.

Dalam pemenuhan posisi jabatan tersebut, KPK menduga ada arahan lanjutan dan perintah MAW yang meminta agar para calon peserta menyiapkan sejumlah uang jika ingin diluluskan. Selanjutnya, AJW, orang kepercayaan MAW, memasukkan uang yang diberikan secara tunai ke dalam rekening bank miliknya untuk keperluan MAW.

Besaran uang untuk setiap posisi jabatan bervariasi, sesuai dengan level jenjang dan eselon, yakni antara Rp60-350 juta. Pejabat yang memberi uang suap untuk jabatan di Pemkab Pemalang ialah SM untuk posisi penjabat Sekda, SG untuk kepala BPBD, YN untuk Kadis Kominfo, dan MS untuk Kadis PUPR.

Terkait pemenuhan posisi jabatan di Pemkab Pemalang, MAW melalui AJW diduga telah menerima sejumlah uang dari beberapa ASN di Pemkab Pemalang maupun dari pihak lain, dengan jumlah sekitar Rp4 miliar.

KPK juga menduga MAW telah menerima uang dari pihak swasta lain terkait jabatannya selaku bupati sekitar Rp2,1 miliar dan hal itu akan terus didalami lebih lanjut oleh KPK.