"Apakah approval rate bisa menjadi modal untuk menyelesaikan persoalan di Indonesia, saya jawab iya karena tingginya approval rate didasari pada evaluasi masyarakat," kata Djayadi saat memaparkan hasil survei bertajuk "Temuan Survei Nasional Kondisi Ekonomi dan Peta Politik Menjelang 2024" secara virtual di Jakarta, Minggu.
Djayadi mengatakan ada kenaikan yang cukup signifikan jika dibandingkan temuan pada Mei 2022 yang baru berada di angka 67,5 persen.
Mengenai dampak kenaikan harga BBM, Djayadi menilai tingginya tingkat kepuasan publik atas kinerja Presiden Jokowi juga bisa menjadi modal yang cukup untuk mengurangi dampak negatifnya.
Menurut ia, angka 72,3 persen menunjukkan sentimen masyarakat cukup positif terhadap kinerja pemerintah, terutama Presiden Jokowi.
"Kalau sentimennya sudah positif, kita lebih mudah berbicara dan menyampaikan sesuatu yang kurang baik karena masyarakat sudah percaya dengan pemerintah," kata Djayadi.
Kendati demikian, Djayadi menilai modal Presiden Jokowi dalam mengurangi dampak negatif dari kenaikan harga BBM bukan hanya tingginya tingkat kepercayaan publik. Lebih dari itu, beragam upaya yang dilakukan presiden juga bisa menjadi solusi.
"Modal presiden bukan hanya tingginya tingkat kepuasan publik, juga diikuti dengan berbagai upaya mitigasi supaya sentimen negatif akibat kebijakan yang diambil tidak terlalu negatif dampaknya," kata Djayadi.
Menurut ia, jika skema bantalan sosial berjalan baik, diikuti pemeliharaan stabilitas ekonomi, politik dan hukum yang juga baik maka tingkat kepuasan publik atas kerja presiden bisa terus terjaga.
"Jika turun, penurunannya tidak akan terlalu tajam," ujarnya.
Survei tersebut dilakukan dalam rentang 13-21 Agustus 2022 dengan melibatkan 1.220 responden. Sementara wawancara dilakukan secara tatap muka langsung.
Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2022
