Next Policy sarankan subsisi BBM dialihkan untuk sektor produktif

Selama ini yang menikmati subsidi energi 80 persen 'kan orang yang mampu.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Executive Next Policy Fithra Faisal menyarankan pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk sektor produktif.

"Untuk jangka pendek, pengalihan subsidi bisa berupa bantuan langsung kepada masyarakat dalam upaya melakukan stabilisasi inflasi. Sementara itu, dalam jangka panjang, untuk membiayai sektor-sektor yang lebih produktif," katanya di Jakarta, Jumat.

Hal itu disampaikan Fitra dalam diskusi publik dengan tema penyesuaian harga BBM dan pengalihan subsidi ke sasaran yang lebih tepat dan langsung kepada penerima yang digelar oleh HMI Badko Jabodetabek dan Banten.

Menurut Fithra, sudah saatnya Indonesia mengurangi subsidi BBM dan mengalihkannya ke prioritas lain yang lebih memenuhi kebutuhan penting masyarakat.

"Sudah saatnya kita melihat bahwa ada prioritas lain. Kalau misalnya kita fokuskan pada subsidi energi, ini kita tidak tahu sampai kapan anggaran kita bisa tahan terhadap potensi kenaikan harga," katanya.

Apalagi, kata dia, proyeksi sampai akhir tahun bisa sampai 150 dolar Amerika Serikat per barel karena adanya potensi geopolitik yang belum reda. Selain itu, adanya tren peningkatan demand menjelang musim dingin karena dimungkinkan naiknya permintaan energi.

"Daripada membengkak terus, konsekuensinya anggaran tahun depan. Mungkin target defisit tidak tercapai lagi, yang seharusnya di bawah 3 persen sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020," katanya.

Oleh karena itu, pilihan paling rasional bagi Indonesia saat ini adalah mengurangi besaran subsidi dengan menaikkan harga BBM jenis pertalite, pertamax, dan solar serta mengalihkan potensi anggaran untuk membantu kelompok masyarakat yang memang membutuhkan.

"Selama ini yang menikmati subsidi energi 80 persen 'kan orang yang mampu. Hanya 20 persen saja yang digunakan oleh orang yang benar-benar membutuhkan," ungkapnya.

Menurut dia, tanpa penyesuaian harga BBM akan ada tambahan Rp200 triliun hingga Rp300 triliun lagi akibat subsidi energi. Jika penyesuaian harga dapat dilakukan, subsidi itu dapat dialihkan ke sektor-sektor lain yang lebih produktif, seperti investasi di ranah pendidikan, investasi untuk membangun infrastruktur jalan, jalur kereta api hingga pembangunan industri.