Ekonom sepakat rasionalisasi harga BBM agar subsidi tepat sasaran

Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari pemerintah, subsidi Pertalite hanya 20 persen dinikmati oleh kelompok masyarakat miskin. ...

Jakarta (ANTARA) - Pengamat Ekonomi Unika Atma Jaya Rosdiana Sijabat mengatakan rasionalisasi harga BBM bisa menjadi salah satu kebijakan untuk penggunaan anggaran subsidi yang tepat sasaran karena mayoritas pengguna BBM bersubsidi adalah kelompok masyarakat mampu.

"Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari pemerintah, subsidi Pertalite hanya 20 persen dinikmati oleh kelompok masyarakat miskin. Sedangkan solar hanya dinikmati sekitar 5 persen dari kelompok masyarakat miskin dari total pengguna subsidi. Artinya memang tidak tepat sasaran subsidi selama ini," ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Rosdiana menjelaskan anggaran negara untuk subsidi BBM selalu meningkat dari waktu ke waktu.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, lanjutnya, kenaikan subsidi dan kompensasi untuk bahan bakar minyak menjadi Rp502,4 triliun. Sejak 2018 hingga 2022 subsidi melonjak dari Rp130 triliun-Rp140 triliun menjadi Rp208 triliun atau naik Rp79,9 triliun.

"Mungkin ini moment rasionalisasi harga karena ada pengurangan subsidi, supaya yang mendapat subsidi benar-benar mereka yang membutuhkan," jelasnya.

Di sisi lain, pemerintah menyiapkan bantalan sosial tambahan Rp24,17 triliun untuk mencegah dampak penyesuaian harga BBM terhadap masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah.

Tiga jenis bantalan sosial yang segera disalurkan adalah bantuan langsung tunai (BLT), bantuan subsidi upah (BSU), dan pemerintah daerah diminta menyiapkan sebesar 2 persen dari dana transfer umum (DTU), yaitu dana alokasi umum dan dana bagi basil untuk pemberian subsidi di sektor transportasi.

"Harapan kita, kalau ini dilakukan pemerintah daerah secara menyeluruh dalam jangka pendek kenaikan harga BBM tidak akan menambah economic shock, terutama bagi kelompok menengah ke bawah," jelas Rosdiana.

Rosdiana mengatakan penyesuaian harga BBM bisa memicu inflasi. Harga-harga akan naik. Masyarakat menengah ke bawah akan terdampak. Namun, kebijakan bantalan sosial bisa menjaga daya beli masyarakat, setidaknya dalam jangka pendek.

"Ada buffer yang dikeluarkan pemerintah sebagai skenario untuk terhantamnya daya beli masyarakat karena ada pengurangan subsidi ini. Pemerintah sudah menganggarkan subsidi yang cukup besar sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Berbagai skenario sudah dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi supaya masyarakat menengah ke bawah, masyarakat pra sejahtera tidak terkena dampak cukup parah," imbuhnya.